Manusiasenayan.id – Polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming makin jadi sorotan. Kali ini, sejumlah anggota DPR RI mulai bergerak dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat. Nggak tanggung-tanggung, sekitar 50 anggota DPR dikabarkan sudah membubuhkan tanda tangan untuk mendorong usulan tersebut.
Tapi, jangan salah! Hak Menyatakan Pendapat nggak bisa langsung dipakai begitu saja. Ada aturan main, syarat, sampai tahapan yang harus dilewati sebelum usulan ini resmi menjadi hak DPR.
Lantas, seperti apa mekanismenya?
Hak Menyatakan Pendapat Itu Apa Sih?
Hak Menyatakan Pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Tepatnya, Pasal 79 ayat (4).
Lewat aturan ini, DPR punya kewenangan menyampaikan pendapat terkait kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, baik di dalam negeri maupun dunia internasional.
Nggak cuma itu, hak ini juga bisa digunakan sebagai tindak lanjut Hak Interpelasi dan Hak Angket. Bahkan, DPR dapat mengusulkannya jika terdapat dugaan Presiden atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi, penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, hingga perbuatan tercela.
Hak ini juga bisa diajukan jika Presiden atau Wakil Presiden dianggap tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Minimal 25 Anggota DPR Harus Teken!
Nah, ada syarat awal yang wajib dipenuhi. Berdasarkan Pasal 191 Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, usulan Hak Menyatakan Pendapat harus diajukan minimal 25 anggota DPR.
Pengusul juga wajib menyertakan dokumen berisi materi, alasan pengajuan, serta bukti yang sah apabila berkaitan dengan dugaan pelanggaran Presiden atau Wakil Presiden.
Harus Lewat Persetujuan Rapat Paripurna
Setelah diajukan, usulan nggak otomatis lolos. Rapat paripurna harus dihadiri minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Keputusannya pun harus mendapat persetujuan minimal dua pertiga dari anggota yang hadir. Jadi, dukungan tanda tangan saja belum cukup untuk menjadikan usulan tersebut sebagai hak resmi DPR.
Begini Alur Pengajuannya
Kalau penasaran bagaimana prosesnya, ada beberapa tahapan yang harus dilalui:
- Pertama, pimpinan DPR mengumumkan usulan dalam rapat paripurna.
- Kedua, Badan Musyawarah (Bamus) membahas dan menjadwalkan pengambilan keputusan.
- Ketiga, rapat paripurna menentukan apakah usulan diterima atau ditolak.
- Keempat, jika disetujui, DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) dari seluruh unsur fraksi.
- Kelima, Pansus melakukan pendalaman melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat.
- Keenam, Pansus menyampaikan laporan tugas paling lama 60 hari sejak dibentuk.
- Ketujuh, rapat paripurna membahas laporan dan mengambil keputusan akhir.
Sekitar 50 Anggota DPR Sudah Teken!
Di tengah polemik Gibran, anggota DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan bahwa sekitar 50 anggota DPR sudah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Ia juga memastikan surat tersebut sudah diserahkan kepada pimpinan DPR. Menariknya, para anggota yang ikut menandatangani berasal dari berbagai fraksi, bahkan disebut mencakup mayoritas fraksi di parlemen.
Mardani sendiri menjadi salah satu pengusul. Namanya bahkan tercantum di urutan pertama dalam dokumen berjudul Pengusul Hak Menyatakan Pendapat yang turut ia bagikan.
Kini, publik tinggal menunggu bagaimana kelanjutan usulan tersebut. Apakah bakal berlanjut ke pembahasan Pansus atau masih harus melewati berbagai dinamika politik di Senayan?
Yang jelas, prosesnya punya aturan dan mekanisme yang harus dipatuhi. Kita lihat saja bagaimana babak selanjutnya!
