Manusiasenayan.id – Punya usaha yang mulai berkembang, tapi modal masih jadi kendala? Nah, persoalan ini ikut jadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI, Andhika Satya Wasistho. Ia menilai, plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perlu ditingkatkan dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar agar UMKM kelas menengah punya ruang lebih besar buat mengembangkan bisnisnya.
Menurut Andhika, kebutuhan UMKM sekarang bukan cuma soal modal buat memulai usaha. Pelaku usaha yang sudah berkembang juga butuh tambahan dana untuk menjaga bisnis tetap jalan, meningkatkan produksi, dan mempertahankan karyawan.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI tentang Akses Pembiayaan dan Permodalan UMKM dan Ekonomi Kreatif di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).
Andhika menilai, usulan kenaikan plafon KUR menarik untuk dibahas karena kebutuhan pelaku UMKM makin beragam. Selama ini, pemerintah sudah mendorong lahirnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru serta menjalankan berbagai program pembinaan UMKM.
Namun, menurutnya, perhatian pemerintah jangan cuma berhenti pada usaha yang baru merintis. UMKM kelas menengah yang sedang berjuang naik level juga perlu mendapat dukungan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pasalnya, menjalankan usaha di level ini punya tantangan tersendiri. Pelaku usaha harus memikirkan biaya alat produksi, menjaga karyawan tetap bekerja, sampai menghadapi persaingan industri yang makin ketat. Belum lagi, produk impor ikut meramaikan persaingan pasar.
“UMKM kelas menengah ini juga tidak disingkirkan atau dilupakan. Tetapi bisa diakomodir,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Selain soal besaran pinjaman, Andhika juga menyoroti penyerapan anggaran KUR yang menurutnya belum optimal. Ia menilai, peningkatan plafon bisa memberi kesempatan bagi perbankan untuk menjangkau calon debitur baru dengan mempertimbangkan rekam jejak usaha (track record) dan arus kas (cash flow) bisnis mereka.
Dengan begitu, penilaian pengajuan pinjaman bisa mempertimbangkan kondisi dan perkembangan bisnis calon peminjam, bukan sekadar melihat kebutuhan modalnya.
“Dengan Rp500 juta menjadi Rp2 miliar, nanti perbankan akan lebih mudah memilih calon debitur baru. Penilaiannya dapat melihat track record dan cash flow bisnisnya,” jelas Andhika.
Tapi, urusan modal ternyata bukan satu-satunya PR. Andhika juga menyoroti literasi keuangan pelaku UMKM yang masih perlu diperkuat. Kurangnya pemahaman soal layanan perbankan bisa bikin pelaku usaha bingung ketika ingin mengakses pinjaman.
Karena itu, bank juga perlu turun tangan lewat edukasi dan pendampingan. Pelaku UMKM perlu memahami cara mengakses KUR sekaligus mengelola keuangan bisnis agar modal yang didapat bisa dimanfaatkan secara maksimal.
“Perbankan juga dituntut berperan aktif untuk selalu memberdayakan UMKM. Tujuannya agar UMKM betul-betul bisa mengakses pinjaman KUR tersebut,” kata anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah II itu.
