Manusiasenayan.id – Teknologi Artificial Intelligence (AI) alias kecerdasan buatan makin ramai dipakai masyarakat Indonesia. Bukan cuma buat bikin gambar, ngerjain tugas, atau cari informasi, AI sekarang juga mulai ikut turun tangan membantu pemerintah melayani masyarakat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, sekitar 105 juta penduduk usia kerja di Indonesia diperkirakan sudah menggunakan AI generatif.
Tapi, menurut Luhut, kemajuan teknologi nggak cukup cuma dilihat dari seberapa banyak orang yang memakainya. Yang lebih penting adalah seberapa besar teknologi tersebut bisa memberikan manfaat nyata dan bikin urusan masyarakat jadi lebih gampang.
Hal itu disampaikan Luhut saat menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Di hadapan ratusan anak muda, dia membeberkan bagaimana pemerintah mulai memanfaatkan AI untuk menghadirkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Salah satu gebrakannya lewat program Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital). Lewat program ini, pemerintah menggunakan AI untuk mencocokkan data penerima bantuan sosial (bansos). Tujuannya simpel, supaya bantuan bisa sampai kepada orang yang benar-benar berhak tanpa harus melewati proses administrasi yang bikin pusing.
Luhut bahkan menceritakan pengalaman seorang ibu di kampung yang harus mengorbankan waktu, tenaga, hingga ongkos perjalanan demi memperjuangkan bantuan sosial yang seharusnya menjadi haknya.
Nah, lewat Perlinsos Digital, pemerintah ingin memangkas proses panjang tersebut. Hasilnya? Dalam uji coba di Banyuwangi, pendaftaran bansos yang sebelumnya bisa memakan waktu 75 hingga 200 hari, kini berhasil dipangkas menjadi kurang dari satu hari berkat pencocokan data berbasis AI.
Bukan cuma soal lebih cepat, pemerintah juga ingin memastikan digitalisasi ini bisa dirasakan semua kalangan. Hingga 20 November 2026, Perlinsos Digital sudah mencakup sekitar 25 juta keluarga dengan dukungan lebih dari 1,5 juta agen lapangan.
Artinya, warga yang belum punya gawai atau masih bingung menggunakan layanan digital tetap bisa mendapatkan pendampingan. Jangan sampai teknologi makin canggih, tetapi justru bikin sebagian masyarakat tertinggal.
Nggak berhenti di urusan bansos, Luhut juga menyoroti potensi ekonomi dari penggunaan AI. Sejumlah kajian memperkirakan teknologi ini bisa menghasilkan nilai tambah ekonomi hingga ratusan miliar dolar AS pada 2030.
Di balik angka fantastis itu, ada pekerjaan penting yang harus dibereskan pemerintah, mulai dari menekan kebocoran anggaran sampai memastikan belanja negara benar-benar tepat sasaran.
Bagi Luhut, transformasi digital bukan sekadar ikut tren teknologi atau terlihat modern. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa efisien program berjalan dan seberapa besar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Jadi, AI bukan cuma soal teknologi canggih yang lagi viral. Kalau dimanfaatkan dengan benar, teknologi ini bisa bikin pelayanan publik makin sat-set dan hak masyarakat nggak lagi terhambat birokrasi yang berbelit-belit.
