Manusiasenayan.id – Urusan duit negara nggak bisa cuma diawasi setelah masalahnya kejadian. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mulai makin serius memanfaatkan teknologi dan kecerdasan buatan (AI) buat mengawasi keuangan negara.
Menurut Fauzi, AI bisa jadi salah satu senjata BPK buat mendeteksi potensi kerugian negara lebih awal. Jadi, bukan nunggu duit negara bocor dulu baru sibuk cari tahu ke mana larinya.
Teknologi ini, kata Fauzi, bisa digunakan untuk membaca dan menangkap potensi masalah dalam berbagai sektor. Mulai dari APBN, APBD provinsi, pajak, bea cukai, dan sektor pengelolaan keuangan negara lainnya.
Fauzi menyampaikan hal tersebut setelah memimpin uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon Anggota BPK RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, pemanfaatan AI juga bisa membantu mengurangi interaksi langsung antara auditor dengan pihak yang diperiksa. Tujuannya supaya celah korupsi dan kompromi bisa makin sempit.
“Bagaimana AI dan teknologi ini bisa membantu BPK untuk bekerja, bagaimana AI ini bisa menangkap kerugian negara mulai dari APBN, APBN Provinsi, Pajak, Bea Cukai, dan seterusnya,” ujar Fauzi.
Bukan cuma soal teknologi, Fauzi juga menyoroti anggaran BPK yang besar. Menurutnya, anggaran tersebut harus dipakai lebih efektif. Jangan sampai kerja BPK hanya berhenti di menemukan masalah setelah kebocoran terjadi.
Fauzi ingin BPK juga lebih kuat dalam melakukan pencegahan dan supervisi. Dengan begitu, potensi masalah bisa ditekan sebelum berubah menjadi kerugian negara.
Ia juga meminta kinerja setiap anggota BPK punya ukuran yang jelas. KPI (Key Performance Indicator) masing-masing anggota akan diminta dan dievaluasi secara berkala melalui laporan kinerja setiap tiga bulan.
“Anggaran BPK yang begitu besar harus diefektifkan dengan program kerja yang tidak hanya menghasilkan temuan atau kebocoran negara, tapi bisa dilakukan supervisi dan pencegahan,” tegasnya.
Fauzi juga menyinggung isu integritas auditor dan dugaan kompromi dalam pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di daerah.
Menurutnya, BPK perlu memperkuat sistem pengawasan internal terhadap tim pemeriksa yang bekerja di lapangan. Sistem tersebut harus bisa memantau aktivitas tim pemeriksaan secara lebih terintegrasi.
Intinya, Fauzi ingin auditor dan pihak yang diperiksa nggak punya terlalu banyak ruang untuk bermain. Salah satu caranya dengan memperbaiki sistem dan membatasi pertemuan langsung antara tim pemeriksa dengan objek pemeriksaan.
Sementara itu, DPR RI menggelar fit and proper test terhadap 23 calon Anggota BPK RI untuk mengisi dua posisi anggota BPK yang kosong.
Proses seleksi tersebut dibagi menjadi dua panel. Panel 1 menguji 12 calon, sedangkan Panel 2 menguji 11 calon.
Lewat proses ini, DPR akan menilai calon anggota BPK yang nantinya punya tugas penting dalam mengawal pengelolaan keuangan negara.
