Manusiasenayan.id – Ada orang yang karier politiknya langsung melejit. Ada juga yang harus melewati banyak jalan sebelum akhirnya sampai ke Senayan. Nah, kalau ngomongin tipe kedua, nama Hasan Basri Agus (HBA) jelas layak masuk obrolan.
Bayangin, dari ngurus pemerintahan tingkat kecamatan sampai akhirnya duduk di parlemen nasional. Perjalanannya panjang, bahkan jauh sebelum media sosial ramai bahas politik setiap hari.
Cerita HBA dimulai dari dunia pendidikan. Setelah menamatkan SMA Negeri 1 Jambi pada 1977, ia melanjutkan pendidikan di APDN Jambi, kemudian FISIP Universitas Sumatera Utara, hingga memperdalam ilmu manajemen di STIM LPMI.
Modal pendidikannya kemudian dibawa ke dunia birokrasi. Ia pernah menjadi Camat Mersam, Camat Muara Tembesi, Kepala Kantor Catatan Sipil Bungo Tebo, hingga Sekretaris Daerah Kota Jambi.
Intinya, bukan tipe yang tiba-tiba muncul dan langsung dapat kursi penting.
Kariernya makin naik ketika dipercaya menjadi Bupati Sarolangun pada 2006–2010, lalu melanjutkan kepemimpinan sebagai Gubernur Jambi periode 2010–2015.
Urusan organisasi juga nggak asing buat HBA. Ia pernah memimpin BAZDA Kota Jambi, PMI Cabang Kota Jambi, hingga KONI Kabupaten Sarolangun. Di dunia politik, ia pernah memimpin DPD Partai Demokrat Jambi sebelum kemudian berkiprah bersama Partai Golkar.
Deretan penghargaannya pun cukup panjang. Salah satunya Bintang Mahaputera Utama pada 2013, di samping sejumlah penghargaan terkait pelayanan publik dan pemerintahan.
Sekarang, babak ceritanya bergeser ke Senayan.
HBA kembali duduk sebagai anggota DPR RI periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Golkar, mewakili daerah pemilihan Jambi. Ia bertugas di Komisi VIII yang menangani urusan sosial, agama, dan perlindungan kelompok rentan.
Bahkan, pada September 2026, ia resmi dipercaya menjadi Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Tugasnya menarik sekaligus berat: ikut menjaga etika anggota DPR. Bisa dibilang, sekarang bukan cuma mengawasi kebijakan, tetapi juga ikut mengawal perilaku para wakil rakyat.
Namun, pengalaman panjang dan sederet penghargaan tentu bukan jaminan otomatis bahwa semua urusan bakal beres.
Publik tetap punya hak buat menagih hasil kerja, mulai dari pengawasan anggaran, kebijakan sosial, sampai penegakan etik parlemen.
Karena ujung-ujungnya, rakyat nggak cuma butuh politisi dengan CV panjang.
Yang dibutuhkan tetap sama: kerja nyata yang dampaknya terasa.
Dan buat HBA, perjalanan dari kecamatan sampai Senayan kini menghadirkan tantangan baru: membuktikan bahwa pengalaman bertahun-tahun itu bisa menghasilkan manfaat bagi masyarakat.
