Manusiasenayan.id – Ngomongin hak penyandang disabilitas, jangan cuma berhenti di perlindungan doang. Mereka juga butuh ruang buat berkarya, menyampaikan pendapat, sampai ikut menentukan arah pembangunan. Bukan sekadar jadi penonton, tapi ikut ambil peran.
Nah, pesan ini yang dibawa Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Adde Rosi Khoerunnisa, ke forum parlemen dunia.
Dalam Sidang IPU ke-153 di Arusha, Tanzania, Selasa (6/10/2026), Adde Rosi menegaskan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas harus lebih dari sekadar melindungi hak mereka.
Lewat pembahasan resolusi Inclusive Social Development for All, ia mendorong negara-negara membuka kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk aktif di bidang sosial, ekonomi, budaya, sampai politik.
Intinya, jangan cuma diajak hadir. Kasih kesempatan buat ikut berkontribusi!
Adde Rosi juga mengingatkan satu hal penting. Penyandang disabilitas punya kondisi dan tantangan yang berbeda-beda. Jadi, jangan sampai semua dianggap punya kebutuhan yang sama.
Apalagi perempuan, anak muda, dan kelompok yang menghadapi diskriminasi berlapis. Hambatan yang mereka rasakan bisa lebih kompleks.
Terus, solusinya apa?
Indonesia mendorong akses pendidikan yang inklusif, kesempatan kerja yang layak, fasilitas yang mudah diakses, serta pemanfaatan teknologi digital.
Nggak berhenti di situ, kesiapan menghadapi bencana juga perlu memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas.
Jangan sampai akses dibuka di atas kertas, tapi praktiknya masih bikin orang kesulitan.
Menurut Adde Rosi, negara juga perlu menggunakan data yang jelas, memperkuat kebijakan berbasis bukti, dan melibatkan penyandang disabilitas secara nyata dalam berbagai program.
Tapi ada catatannya, nih.
Setiap negara punya aturan, anggaran, dan kemampuan yang berbeda. Makanya, Adde Rosi menilai penerapan resolusi harus realistis, fleksibel, dan menyesuaikan kondisi masing-masing negara.
Indonesia pun mengajak delegasi lainnya bekerja sama menyusun resolusi yang bukan cuma terdengar keren saat dibacakan dalam forum internasional.
Hasilnya juga harus benar-benar terasa.
Karena percuma punya komitmen panjang kalau penyandang disabilitas masih kesulitan mengakses pendidikan, pekerjaan, atau kesempatan ikut mengambil keputusan.
Buat Adde Rosi, pemberdayaan berarti memastikan penyandang disabilitas bisa menjadi bagian aktif dari pembangunan, bukan hanya penerima manfaat kebijakan.
Nah, sekarang tinggal pembuktiannya.
Bisa nggak komitmen di forum dunia ini berubah jadi aksi nyata?
Soalnya, masyarakat nggak cuma butuh janji inklusi. Mereka butuh kebijakan yang membuka kesempatan secara adil.
Disabilitas bukan soal dikasihani, tapi soal kesempatan yang setara.
