Manusiasenayan.id – Dunia usaha di Sulawesi Selatan lagi nggak baik-baik aja. Para pelaku industri harus menghadapi tekanan dari berbagai arah, mulai dari pajak yang tinggi, pendapatan yang menurun, sampai pasokan solar yang terbatas dan harganya makin mahal. Kondisi ini bikin biaya operasional makin bengkak, sementara pemasukan justru nggak sesuai harapan.
Masalah ini jadi perhatian Komisi VII DPR RI saat melakukan Kunjungan Kerja Reses di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026). Dalam pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan jajaran kementerian mitra, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini blak-blakan menyoroti situasi yang bikin pelaku usaha makin kesulitan.
Menurut Novita, kondisi industri sekarang ibarat sudah kena tekanan dari segala sisi. Pajak harus dibayar, pendapatan lagi seret, sementara biaya operasional terus naik. Alhasil, pelaku usaha harus putar otak supaya bisnisnya tetap jalan.
“Pelaku industri hari ini itu sudah dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan, cari duit itu katanya sekarang susah sekali,” ujar Novita.
Politikus Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menyoroti masalah pasokan solar yang makin bikin pusing. Buat sektor logistik dan industri manufaktur, solar bukan sekadar bahan bakar, melainkan kebutuhan penting agar distribusi barang dan aktivitas produksi tetap berjalan lancar.
Kalau pasokannya terbatas dan harganya makin mahal, efeknya bisa merembet ke mana-mana. Ongkos angkut naik, biaya produksi ikut terdorong, dan pelaku usaha harus menanggung beban tambahan yang nggak sedikit.
“Keterbatasan solar ini menjadi hambatan besar bagi pelaku industri karena mahalnya harga solar tentunya makin mencekik, tidak hanya pelaku industri yang melakukan jasa logistik saja tapi juga mereka yang berkaitan dengan pabrik pasok,” lanjutnya.
Masalahnya, pengusaha juga nggak bisa asal menaikkan harga produk. Daya beli masyarakat yang masih terbatas bikin kenaikan harga berisiko menambah beban konsumen. Jadi, ketika biaya produksi naik, pelaku usaha harus mencari cara agar bisnis tetap bertahan tanpa membuat harga jual makin mahal.
“(Mereka) tidak bisa menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat kita tidak bisa dipaksa,” tegas Novita.
Di sisi lain, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menilai pemerintah pusat perlu menghadirkan aturan tertulis dan kebijakan yang jelas. Menurutnya, rapat koordinasi sudah sering dilakukan, tetapi harus ada standar yang bisa benar-benar diterapkan di lapangan.
“Kami mohon semuanya ada penguatan. Sudah banyak rapat koordinasi yang kita lakukan, kenapa tidak terjadi? Karena kita tidak mendapat platform standar yang baik,” pungkas Andi.
Lewat kunjungan ini, Komisi VII DPR RI berkomitmen membawa persoalan tersebut ke agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN.
Intinya, pelaku industri nggak cukup cuma diminta bertahan di tengah tekanan. Mereka juga butuh solusi nyata, mulai dari kepastian kebijakan sampai kelancaran pasokan solar. Dengan begitu, dunia usaha dan UMKM di Indonesia Timur punya ruang untuk terus bergerak, berkembang, dan bersaing tanpa terus-terusan dibayangi biaya operasional yang makin berat.
