Manusiasenayan.id – Komisi III DPR RI lagi-lagi kasih sinyal tegas buat aparat penegak hukum. Kali ini, sorotannya tertuju pada kasus penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), hingga dugaan penghilangan data elektronik. Komisi III meminta Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto dan jajarannya menerapkan pasal makar terhadap para tersangka dalam kasus tersebut.
Bukan tanpa alasan, Komisi III menilai tindakan para tersangka bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Dugaan penyadapan dan penghilangan data elektronik ini dianggap sebagai tindakan makar yang harus ditangani secara serius. Karena itu, polisi diminta nggak setengah-setengah dalam mengusut perkara tersebut.
Permintaan itu menjadi salah satu kesimpulan Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolri dalam Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027. Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menegaskan bahwa pihaknya meminta kepolisian menerapkan pasal makar kepada para tersangka. Nggak cuma itu, polisi juga diminta terus menggali kemungkinan adanya pihak lain yang ikut bermain dalam kasus ini.
“Komisi III DPR RI menegaskan bahwa tindak pidana penyadapan atau illegal access dan atau penghilangan data elektronik yang dilakukan oleh para tersangka merupakan tindakan makar. Oleh karena itu, Komisi III DPR RI meminta Kapolri beserta jajaran agar para tersangka dikenakan pasal makar dan terus mengusut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain,” ujar Habiburokhman.
Di sisi lain, Komisi III juga memberikan apresiasi kepada Kapolri dan jajarannya yang sudah bergerak mengungkap kasus tersebut. Namun, menurut mereka, mengungkap tersangka bukan garis finis. Polisi masih punya pekerjaan rumah untuk mendalami apakah ada pihak lain yang ikut terlibat di balik perkara ini.
Habiburokhman yang merupakan legislator Fraksi Partai Gerindra itu juga mengingatkan agar kepolisian tetap menjaga kualitas penanganan perkara. Artinya, jangan sampai proses hukum berjalan asal cepat, tetapi justru mengabaikan aturan yang berlaku.
Komisi III menekankan tiga hal penting yang wajib jadi pegangan Polri, yaitu profesional, transparan, dan akuntabel. Ketiga prinsip ini harus diterapkan supaya proses penegakan hukum berjalan jelas, terbuka, dan bisa dipertanggungjawabkan.
Lewat kesimpulan rapat tersebut, Komisi III ingin memastikan kasus penyadapan ilegal ini nggak berhenti di permukaan saja. Semua kemungkinan keterlibatan pihak lain harus ditelusuri sampai tuntas.
Intinya, Komisi III minta Polri bongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Jangan cuma berhenti di nama-nama tersangka yang sudah muncul!
