Manusiasenayan.id – Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, alias Titiek Soeharto, mendorong pemerintah segera membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus yang mengurus kebutuhan pakan ternak dan ikan. Nggak cuma itu, Komisi IV juga bakal mengusulkan subsidi pakan supaya peternak dan pembudidaya ikan nggak terus-terusan terbebani biaya produksi yang makin mahal.
Menurut Titiek, urusan pakan sudah jadi persoalan serius yang sering dikeluhkan para peternak dan pembudidaya ikan. Karena itu, pemerintah perlu punya lembaga khusus yang bisa mengatur produksi hingga distribusi pakan, mirip seperti Bulog yang selama ini mengurus kebutuhan pangan.
“Jadi kita mohon supaya ada BUMN khusus untuk pakan seperti Bulog. Bulog ngurusin beras, pangan, nah yang kita usulkan ini khusus ngurusin pakan,” ujar Titiek saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke Balai Perikanan Budidaya Air Tawar (BPBAT) Mandiangin, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jumat (13/11/2026).
Titiek juga menyoroti produksi pakan yang masih banyak terpusat di Pulau Jawa. Menurutnya, sudah saatnya pemerintah memperluas pembangunan pabrik pakan ke berbagai wilayah, mulai dari Sumatera, Kalimantan, sampai Indonesia Timur.
Tujuannya jelas, supaya pasokan pakan nggak cuma bergantung pada satu wilayah. Dengan distribusi yang lebih merata, peternak dan pembudidaya ikan di daerah juga bisa lebih mudah mendapatkan kebutuhan produksi mereka.
Ia mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga, seperti Kemenko Pangan, Badan Pangan, serta Danantara untuk membahas pembentukan BUMN khusus pakan tersebut.
Selain BUMN, subsidi pakan juga masuk radar perjuangan Komisi IV. Titiek menilai kebijakan ini penting agar peternak dan pembudidaya ikan mendapat dukungan yang sama seperti petani melalui subsidi pupuk.
Apalagi, kondisi di lapangan memang cukup bikin geleng-geleng kepala. Dalam diskusi bersama Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi, Dirjen Perikanan Budi Daya KKP Tb. Haeru Rahayu, serta para penyuluh dan pembudidaya ikan, terungkap bahwa hampir 85 persen biaya produksi pembudidaya habis untuk membeli pakan.
Lebih berat lagi, harga pakan sepanjang tahun ini sudah naik sampai empat kali. Sementara itu, harga jual ikan justru nggak ikut naik. Alhasil, keuntungan pembudidaya makin tertekan.
Anggota Komisi IV DPR RI, I Ketut Suwendra, juga menyoroti persoalan tersebut. Ia menilai bantuan sarana budi daya seperti bioflok nggak akan banyak berarti kalau kebutuhan pakan masih membebani masyarakat.
Menurutnya, banyak program bantuan hanya berjalan satu periode ketika pakan gratis masih tersedia. Begitu bantuan habis, pembudidaya harus membeli pakan sendiri dan akhirnya kesulitan melanjutkan usaha karena berisiko merugi.
Di luar persoalan pakan, Titiek turut mengapresiasi kemampuan BPBAT Mandiangin dalam mengembangkan pembenihan ikan lokal, termasuk ikan gabus dan belida. Namun, ia meminta pemerintah memperbanyak unit pelaksana teknis (UPT) perikanan di provinsi lain agar pelayanan nggak hanya bertumpu pada satu balai.
Saat ini, UPT Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya baru tersedia di 15 lokasi di Indonesia. KKP pun tengah mengusulkan penambahan enam UPT baru.
Komisi IV DPR RI menegaskan bakal terus mengawal pengembangan sektor perikanan melalui dukungan regulasi, anggaran, kelembagaan, hingga pemberdayaan masyarakat. Harapannya, peternak dan pembudidaya ikan bisa lebih sejahtera, produksi makin kuat, dan target swasembada pangan bukan sekadar wacana.
