Manusiasenayan.id – Dunia media sosial makin ramai, tapi urusan menghargai karya orang lain ternyata masih jadi PR. Foto, video, sampai musik yang dibuat kreator sering kali dipakai akun lain untuk jualan tanpa izin. Melihat fenomena ini, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong aturan hak cipta yang lebih kuat agar karya kreator nggak asal comot demi keuntungan bisnis.
Anggota Baleg DPR RI, Abdul Hakim Bafagih, ikut menyoroti kebiasaan akun media sosial yang memanfaatkan karya orang lain untuk kepentingan komersial. Ia meminta Meta dan TikTok buka suara soal mekanisme perlindungan terhadap karya digital yang digunakan tanpa persetujuan pemiliknya.
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI bersama Ketua Dewan Pers, 1LISENSI, Google Indonesia, Meta Indonesia, dan TikTok Indonesia di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Hakim, sekarang jualan di media sosial bukan cuma soal unggah foto produk atau bikin video promosi. Ada juga pelaku usaha yang memakai musik milik kreator sebagai latar konten, lalu menyisipkan tautan pembelian produk. Artinya, karya orang lain ikut dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis.
Nah, persoalannya, bagaimana kalau pemilik karya nggak pernah memberikan izin? Apalagi, konten tersebut bisa mendatangkan keuntungan ekonomi bagi akun yang menggunakannya, sementara kreatornya justru nggak tahu karyanya sedang dipakai.
“Ketika pada proses berjualan itu menggunakan ciptaan, baik itu yang sudah dideklarasi sehingga menjadi hak cipta ataupun belum menjadi hak cipta, bagaimana mekanisme perlindungan terhadap ciptaan dan hak ciptanya?” ujar Hakim.
Bukan cuma musik yang jadi sorotan. Legislator Fraksi PAN ini juga mengangkat persoalan foto dan video yang diambil akun lain untuk kebutuhan promosi bisnis. Salah satu contohnya, foto hasil jepretan seorang kreator yang digunakan akun usaha perjalanan wisata untuk memasarkan paket tur di media sosial tanpa sepengetahuan pemiliknya.
Buat para kreator, situasi seperti ini jelas nggak bisa dianggap sepele. Sebab, karya yang sudah diunggah ke media sosial bukan berarti otomatis bebas digunakan siapa saja. Pencipta tetap punya hak atas hasil karyanya, termasuk ketika ada pihak lain yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan komersial.
Hakim juga mengingatkan bahwa perlindungan hak cipta jangan cuma berlaku bagi karya yang sudah tercatat secara formal. Karya yang dibuat dan dipublikasikan secara mandiri di media sosial juga perlu mendapatkan perhatian. Karena itu, aturan yang disusun harus mampu memberikan kepastian hukum bagi pencipta maupun pemegang hak cipta.
Untuk memperkaya pembahasan RUU tentang Hak Cipta, Hakim turut meminta Meta dan TikTok memberikan contoh penerapan aturan dari negara lain. Ia berharap kedua platform tersebut menyampaikan benchmark dari tiga hingga empat negara yang sudah punya regulasi perlindungan hak cipta.
Masukan ini diharapkan bisa menjadi bekal Baleg dalam menyusun aturan yang lebih relevan dengan perkembangan dunia digital.
“Saya ingin tanya, contoh negara-negara di luar sana yang memang memiliki regulasi terhadap perlindungan hak cipta. Mohon diberi benchmark kepada kami tiga atau empat negara supaya ini bisa menjadi masukan dalam pembahasan RUU Hak Cipta ini,” pungkas Hakim.
