Manusiasenayan.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Sa’adah, meminta pemerintah tancap gas menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih mengancam sejumlah wilayah. Menurutnya, urusan ini nggak bisa dianggap sepele karena asap kebakaran bisa langsung mengganggu kesehatan dan keselamatan masyarakat.
“Rakyat sesak napas, pemerintah harus kerahkan seluruh kekuatan!” tegas Rina dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Politisi Fraksi PKB ini menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan seluruh sumber daya yang tersedia, mulai dari personel, peralatan pemadam, dukungan udara, sampai anggaran. Jangan sampai api terus meluas, sementara warga harus berjuang sendiri menghadapi kepungan asap.
Karhutla Masih Terjadi, Jangan Sampai Penanganan Jalan di Tempat
Desakan Rina bukan tanpa alasan. Laporan BNPB pada awal Oktober mencatat kejadian karhutla di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah.
Melihat kondisi tersebut, Rina meminta pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, BNPB, pemerintah daerah, dan seluruh pihak terkait harus punya komando yang jelas supaya penanganan di lapangan nggak berbelit-belit.
Ia juga mengingatkan, jangan sampai petugas kekurangan alat, kesulitan mendapatkan air, atau terhambat urusan operasional ketika api harus segera dipadamkan.
Buat Rina, keberhasilan penanganan karhutla nggak cukup diukur dari banyaknya personel yang turun ke lapangan. Yang paling penting, api benar-benar padam, paparan asap berkurang, dan masyarakat terlindungi.
Setiap wilayah terdampak juga harus punya penanggung jawab yang jelas, target penanganan yang terukur, serta evaluasi setiap hari. Kalau sumber daya yang tersedia belum cukup, pemerintah harus segera menambah dukungan.
Warga Jangan Nunggu Sakit Dulu Baru Ditolong
Selain fokus memadamkan api, pemerintah juga diminta gercep melindungi kesehatan warga. Rina menekankan pentingnya layanan kesehatan, masker yang sesuai, ruang udara bersih, hingga evakuasi jika situasi sudah membahayakan.
Anak-anak, ibu hamil, lansia, dan warga yang punya penyakit pernapasan harus mendapat perhatian ekstra karena mereka lebih rentan terdampak asap.
Menurut Rina, pemerintah jangan menunggu rumah sakit dipenuhi warga yang mengalami gangguan pernapasan. Petugas harus aktif mendatangi masyarakat, mengecek kondisi mereka, dan memberikan perlindungan sejak awal, termasuk ke desa-desa yang terdampak.
Intinya, jangan tunggu keadaan makin parah baru bergerak. Keselamatan warga harus jadi prioritas, bukan sekadar formalitas dalam laporan penanganan.
Kalau Ada yang Bakar Lahan, Harus Berani Ditindak!
Rina juga mengingatkan bahwa urusan karhutla nggak berhenti pada pemadaman api. Pemerintah perlu mengusut penyebab kebakaran, termasuk dugaan pembakaran sengaja atau kelalaian dalam pengelolaan lahan.
Faktor cuaca memang perlu diperhitungkan untuk memperkuat kesiapsiagaan. Namun, kondisi tersebut nggak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan kemungkinan adanya pelanggaran.
Ia meminta kebakaran di wilayah konsesi diperiksa secara transparan dan berdasarkan bukti. Kalau perusahaan terbukti melanggar, sanksi harus diberikan sesuai ketentuan, mulai dari kewajiban pemulihan lingkungan hingga proses pidana atau pencabutan izin jika memenuhi dasar hukum.
Penegakan hukum juga jangan berhenti pada orang yang berada di lapangan. Jika ada bukti keterlibatan pihak yang mengambil keputusan atau menikmati keuntungan dari pembakaran, keterlibatan mereka juga harus ditelusuri.
Rina menegaskan, jangan sampai ada pihak yang menikmati keuntungan, sementara masyarakat harus menanggung dampak asap dan negara mengeluarkan biaya untuk memadamkan api.
Jangan Cuma Sibuk Saat Api Sudah Membesar
Sebagai anggota Komisi IV DPR RI, Rina mendorong pemerintah mengevaluasi kesiapan personel, sarana pemadaman, pengawasan kawasan, dan efektivitas anggaran pengendalian karhutla.
Penguatan Manggala Agni dan dukungan kepada masyarakat peduli api juga perlu menjadi bagian penting dari pencegahan. Pemerintah harus memperkuat pengawasan, membenahi pengelolaan gambut, serta membantu masyarakat membuka lahan tanpa membakar.
Menurutnya, kebakaran yang terus berulang harus menjadi alarm untuk melakukan pembenahan serius. Jangan sampai wilayah yang sama terus mengalami masalah serupa setiap tahun tanpa solusi yang benar-benar terasa.
Rina turut meminta pemerintah rutin membuka informasi kepada publik, mulai dari lokasi kebakaran aktif, kualitas udara, bantuan untuk warga, hingga perkembangan penegakan hukum.
Pesannya jelas: pemerintah harus gaspol memadamkan api, melindungi masyarakat, dan menindak pelanggaran. Anggaran harus menghasilkan aksi nyata, laporan jangan berhenti di atas kertas, dan pihak yang terbukti melanggar harus bertanggung jawab.
Karena pada akhirnya, masyarakat bukan cuma butuh janji penanganan. Mereka butuh udara yang aman untuk bernapas dan perlindungan nyata saat bencana datang.
