Manusiasenayan.id – Di saat sejumlah wilayah Indonesia masih berjibaku menghadapi bencana, kabar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bikin prihatin. Sekretaris Utama BNPB bersama 13 orang lainnya terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Merespons kejadian ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengaku miris karena dugaan penyelewengan muncul ketika masyarakat masih membutuhkan bantuan untuk bangkit dari bencana.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu menegaskan, proses hukum harus tetap berjalan secara profesional dan objektif. Ia meminta semua pihak memberi ruang kepada KPK untuk mengusut kasus tersebut sesuai aturan yang berlaku. Namun, asas praduga tak bersalah juga harus tetap dijunjung tinggi.
“Harus ada ruang untuk berjalannya proses hukum secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Selly kepada awak media, Kamis (15/10/2026).
Menurut Selly, kasus ini terasa makin memprihatinkan karena Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan kebencanaan. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemulihan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), sampai banjir bandang di Padang. Semua persoalan itu membutuhkan penanganan serius dan gerak cepat dari pemerintah.
Di lapangan, banyak petugas dari berbagai lembaga masih berjibaku membantu warga terdampak. Ada personel BNPB dan BPBD, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-Polri, relawan, hingga masyarakat yang ikut turun tangan.
Mereka bukan cuma bekerja di balik meja. Para petugas harus menghadapi berbagai risiko, mulai dari kebakaran, paparan asap, gangguan kesehatan, sampai keterbatasan fasilitas di lokasi bencana. Karena itu, Selly mengingatkan agar dedikasi para petugas yang berjuang membantu masyarakat tetap mendapat dukungan dan apresiasi.
Ia juga berharap proses hukum yang sedang berjalan tidak bikin pelayanan kebencanaan ikut tersendat. Koordinasi antarlembaga harus tetap solid supaya warga yang terdampak tidak kehilangan akses terhadap bantuan dan perlindungan.
“Masyarakat yang terdampak harus tetap mendapatkan perlindungan, bantuan, dan respons cepat dari negara,” tegasnya.
Bukan cuma soal pelayanan, Selly juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap anggaran penanggulangan bencana. Menurutnya, seluruh program dan anggaran harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta tepat sasaran.
Pasalnya, anggaran kebencanaan bukan sekadar angka di atas kertas. Dana tersebut merupakan amanah publik yang harus digunakan untuk menyelamatkan masyarakat, terutama mereka yang sedang berada dalam situasi darurat.
Sementara itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa perkara yang sedang diusut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa penanganan bencana nggak cukup hanya mengandalkan kerja keras petugas. Pengelolaan anggaran juga harus diawasi dengan ketat agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebab, ketika warga sedang berjuang menghadapi bencana, hak mereka untuk mendapatkan bantuan nggak boleh terabaikan.
