Manusiasenayan.id – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, mendesak Presiden Prabowo Subianto supaya menetapkan target waktu dan indikator keberhasilan yang jelas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2026. Desakan ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, kebakaran sudah meluas dan berdampak pada sedikitnya 17 provinsi di Indonesia.
Menurut Slamet, penanganan karhutla yang berlarut-larut nggak boleh dianggap sebagai masalah biasa. Pemerintah harus mengevaluasi langkah yang sudah dilakukan, bukan sekadar menggelar rapat koordinasi tanpa hasil yang jelas. Setiap kementerian dan lembaga juga perlu punya target, tanggung jawab, serta ukuran keberhasilan yang bisa dicek langsung di lapangan.
“Jika persoalan terus berlarut, Presiden harus memastikan langkah konkret apa yang dilakukan, kapan target penanganan tercapai, dan siapa yang bertanggung jawab. Rakyat tidak boleh terus menjadi korban keterlambatan negara,” kata Slamet dalam keterangan resminya.
Politisi Fraksi PKS itu mengingatkan bahwa ancaman karhutla sebenarnya sudah terdeteksi sejak awal tahun. Pada Februari 2026, luas lahan terbakar dilaporkan meningkat hingga 20 kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Api pun nggak cuma mengancam Sumatra dan Kalimantan, tetapi juga merambah sejumlah wilayah di Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua.
Dampaknya juga bikin khawatir. Sekitar 3,4 juta jiwa dilaporkan terdampak langsung asap di tujuh provinsi episentrum karhutla. Sementara itu, di Kalimantan Barat, lebih dari 165 ribu kasus ISPA dilaporkan sejak Januari 2026.
Buat Slamet, karhutla bukan cuma urusan pohon terbakar atau hutan yang rusak. Ada kesehatan warga yang terancam, anak-anak yang kesulitan belajar dengan aman, sampai petani dan nelayan yang mata pencahariannya ikut terganggu. Artinya, dampak kebakaran ini bisa merembet ke banyak sisi kehidupan masyarakat.
Ia menegaskan, negara punya kewajiban melindungi rakyat dari ancaman tersebut. Hal ini sejalan dengan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan.
Karena itu, Slamet meminta pemerintah nggak cuma fokus memadamkan api. Layanan kesehatan bagi warga terdampak asap, pemulihan kondisi sosial-ekonomi, dan pencegahan kebakaran sejak dini juga harus masuk dalam strategi penanganan.
Slamet turut mendorong Presiden menetapkan indikator keberhasilan yang terukur bagi setiap kementerian dan lembaga. Kinerjanya harus dilaporkan secara berkala dan dievaluasi berdasarkan hasil nyata. Jadi, keberhasilan nggak cukup dihitung dari berapa banyak rapat yang digelar atau laporan yang dibuat, tetapi juga dari seberapa efektif kebakaran dikendalikan dan warga dilindungi.
Legislator dari Dapil Jawa Barat IV itu juga menegaskan bahwa pejabat yang gagal mencapai target akibat lemahnya kinerja harus menghadapi evaluasi jabatan. Menurutnya, setiap pejabat wajib bertanggung jawab atas mandat yang diberikan. Bahkan, mengundurkan diri secara terhormat bisa menjadi pilihan jika merasa nggak mampu menjalankan tugas.
Menjelang musim kemarau 2027, Slamet mengingatkan pemerintah agar memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan sejak sekarang. Jangan sampai kebakaran kembali meluas, warga terus menghirup asap, sementara penanganannya jalan di tempat.
Intinya, rakyat butuh aksi nyata, bukan sekadar janji dan rapat. Pemerintah harus bergerak cepat, bekerja terukur, dan memastikan setiap pejabat bertanggung jawab atas tugasnya dalam melindungi masyarakat dari ancaman karhutla.
