Manusiasenayan.id – Kalau melihat usulan anggaran Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk tahun 2027, Anggota Komisi IV DPR RI Ilham Pangestu merasa ada yang kurang greget. Menurutnya, rancangan anggaran yang diajukan masih terlihat mirip dengan tahun sebelumnya dan belum menunjukkan langkah besar untuk menjawab persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, terutama soal bencana lingkungan.
Hal itu disampaikan Ilham saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kehutanan dalam pembahasan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027, Kamis (11/6/2026).
Menurut politisi Fraksi Partai Golkar tersebut, kondisi saat ini seharusnya menjadi alarm bagi pemerintah untuk lebih serius mengarahkan anggaran pada program-program yang berdampak langsung. Ia menilai mitigasi bencana, rehabilitasi hutan, dan pemberantasan illegal logging harus menjadi prioritas utama.
Ilham mengingatkan bahwa dampak banjir besar yang melanda Sumatra dan Aceh pada akhir tahun lalu hingga kini masih terasa. Kerusakan yang ditinggalkan tidak main-main. Infrastruktur publik mulai dari jalan, jembatan, sekolah, hingga rumah warga mengalami kerusakan dengan total kerugian yang disebut mencapai lebih dari Rp18 triliun.
Menurutnya, situasi tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi penting dalam menyusun program kerja tahun depan. Namun setelah mempelajari pagu anggaran yang diajukan, ia justru melihat belum ada perubahan signifikan dibandingkan usulan sebelumnya.
Bagi Ilham, tambahan anggaran yang diminta Kemenhut juga belum sepenuhnya mencerminkan strategi besar untuk mengurangi risiko bencana di masa depan. Program-program yang diajukan masih terlihat rutin dan belum menyentuh kebutuhan mendesak di lapangan.
Salah satu hal yang menjadi sorotannya adalah praktik pembalakan liar yang masih terjadi di berbagai kawasan hutan. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena kerusakan hutan menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir dan bencana ekologis lainnya.
Karena itu, Ilham meminta Kementerian Kehutanan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum agar pelaku illegal logging bisa ditindak tegas sampai ke proses pengadilan. Menurutnya, tanpa efek jera, ancaman kerusakan hutan akan terus berulang dan berpotensi memicu bencana serupa di wilayah lain seperti Kalimantan maupun Sulawesi.
Meski memberikan kritik, Ilham tetap mengapresiasi rencana penambahan anggaran untuk kegiatan patroli dan pengawasan kawasan hutan. Ia menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas.
Selain itu, ia juga mendorong perluasan program agroforestry atau wanatani yang melibatkan masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, ketika warga mendapatkan manfaat ekonomi dari kawasan hutan, mereka akan memiliki kepentingan langsung untuk ikut menjaga dan melestarikannya.
Di akhir rapat, Ilham kembali mengingatkan bahwa perjuangan mendapatkan tambahan anggaran harus dibarengi dengan komitmen kuat untuk memperkuat pencegahan bencana. Sebab, menurutnya, jauh lebih baik mencegah kerusakan sejak awal daripada terus-menerus sibuk menangani dampaknya setelah bencana terjadi.
Baginya, anggaran kehutanan bukan sekadar soal angka, tetapi tentang bagaimana negara mampu melindungi lingkungan sekaligus menjaga keselamatan masyarakat di masa depan.
