Manusiasenayan.id – Pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang menyebut ada sekitar 112 juta masyarakat Indonesia mengalami kekurangan gizi lagi ramai dibahas. Angka yang cukup bikin kaget itu langsung mendapat perhatian dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Menurutnya, pemerintah perlu terbuka soal dari mana angka tersebut berasal supaya publik nggak salah paham.
Charles mempertanyakan apakah angka itu benar-benar disimpulkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Soalnya, menurut dia, Susenas memang dipakai buat melihat kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga, bukan survei yang memang dirancang khusus buat mengukur status gizi masyarakat.
“Kalau memang acuannya Susenas, Kementerian Kesehatan harus menjelaskan indikator dan metodologi yang dipakai. Publik berhak tahu bagaimana angka sebesar itu bisa muncul,” tegas Charles.
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, urusan gizi nasional bukan hal yang bisa disimpulkan secara sembarangan. Apalagi sekarang pemerintah sedang menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran sangat besar. Karena itu, seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program harus memakai data yang valid dan indikator yang memang tepat sasaran.
Charles mengingatkan, Indonesia sebenarnya sudah punya instrumen resmi untuk mengukur kondisi gizi masyarakat, yakni Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Dua survei ini selama bertahun-tahun menjadi rujukan utama Kementerian Kesehatan dalam membaca kondisi gizi masyarakat Indonesia.
Makanya, kalau pemerintah ingin melihat apakah Program MBG benar-benar berhasil atau belum, menurut Charles, sebaiknya menggunakan data dari SKI dan SSGI, bukan mengambil kesimpulan dari survei yang tujuan utamanya bukan mengukur status gizi.
Ia juga menegaskan kalau kebijakan publik harus berdiri di atas data yang kuat. Jangan sampai evaluasi program sebesar MBG justru memakai indikator yang kurang relevan sehingga hasilnya bisa menimbulkan perdebatan baru.
“Biar masyarakat juga percaya. Kalau datanya jelas, metodenya jelas, maka evaluasi program juga bakal lebih objektif,” kira-kira begitu pesan yang ingin disampaikan Charles.
Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa sekitar 112 juta penduduk Indonesia, atau kelompok empat desil terbawah, masih mengalami kekurangan gizi. Angka tersebut disebut berasal dari pengolahan data Susenas 2024 yang melibatkan sekitar 1,5 juta sampel.
Dalam paparannya, Budi menjelaskan satu desil mewakili sekitar 10 persen penduduk atau sekitar 28 juta orang. Dari perhitungan empat desil terbawah itulah muncul angka sekitar 112 juta masyarakat yang disebut masih mengalami kekurangan gizi.
Kini, DPR meminta pemerintah segera membuka penjelasan soal dasar perhitungan tersebut. Harapannya sederhana, supaya pembahasan soal gizi nasional nggak cuma ramai karena angka yang fantastis, tapi juga benar-benar didukung data yang akurat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan.
