Manusiasenayan.id – Kalau selama ini kamu nganggep Dukcapil cuma tempat bikin KTP atau ngurus akta kelahiran, fix kamu harus update. Soalnya menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, data kependudukan sekarang udah naik level. Bukan cuma buat administrasi, tapi jadi “mesin utama” yang bakal bikin layanan pemerintah makin cepat, makin nyambung, dan serba digital.
Hal itu disampaikan Tito saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 di Jakarta, Senin (3/8). Ia bilang, data administrasi kependudukan yang dikelola Ditjen Dukcapil Kemendagri adalah fondasi penting karena hampir semua penduduk Indonesia sudah masuk ke dalam sistem.
“Bisa dibilang, kalau ngomongin data warga Indonesia, ya markas besarnya ada di Dukcapil,” kira-kira begitu pesan yang ingin ditegaskan Tito.
Saat ini, database Dukcapil sudah mencatat hampir 99 persen penduduk Indonesia atau sekitar 270 juta jiwa. Isinya juga bukan sekadar nama dan alamat. Ada data biometrik, identitas lengkap, status kependudukan, sampai berbagai informasi dasar yang dibutuhkan pemerintah untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Yang bikin makin keren, data ini terus bergerak real-time. Hampir setiap menit ada data baru yang masuk. Ada bayi lahir, ada warga pindah domisili, ada pernikahan, sampai data kematian. Semuanya langsung memperbarui sistem.
Artinya, pemerintah nggak lagi mengandalkan data yang sudah basi. Semua bisa dipantau lebih cepat sehingga kebijakan yang dibuat juga bisa lebih tepat sasaran.
Tapi Tito mengingatkan, kalau sudah memilih jalan digital, pemerintah nggak boleh setengah-setengah. Sistemnya harus kuat. Soalnya sekali server bermasalah atau data sampai kebobolan, dampaknya bisa bikin pelayanan publik berantakan.
Makanya Kemendagri menggandeng Bappenas dan Bank Dunia untuk memperkuat infrastruktur teknologi Dukcapil lewat program multi years. Fokusnya ada di tiga sektor utama, yaitu memperbesar kapasitas storage, mempercepat bandwidth, dan memperkuat cyber security agar data masyarakat tetap aman.
Menurut Tito, keamanan data bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Sebab semakin banyak layanan yang serba online, semakin besar pula risiko serangan siber jika sistem tidak dipersiapkan dengan matang.
Bukan cuma itu, Kemendagri juga lagi ngebut bikin integrasi data dengan berbagai kementerian. Salah satu yang paling menarik adalah kerja sama dengan Kementerian Kesehatan.
Nantinya, bayi yang lahir di rumah sakit, puskesmas, atau fasilitas kesehatan lain yang sudah terhubung dengan sistem bakal auto mendapatkan proses penerbitan akta kelahiran secara online. Jadi orang tua nggak perlu lagi bolak-balik mengurus dokumen secara manual.
Ke depan, Dukcapil juga bakal jadi “otaknya” Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan program Satu Data Indonesia. Kalau semua data kementerian sudah saling nyambung dalam satu sistem, pemerintah bisa membaca kebutuhan masyarakat lebih cepat, menyusun kebijakan yang lebih akurat, dan memastikan bantuan maupun layanan publik benar-benar sampai ke orang yang tepat.
Singkatnya, semakin rapi data penduduk, semakin sat set juga pelayanan negara buat masyarakat.
