Manusiasenayan.id – Pemerintah lagi menyiapkan cara baru buat mendata calon penerima bantuan sosial (bansos). Namanya Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Program ini ditargetkan mulai digunakan dalam penyaluran bansos pada awal 2027. Lewat sistem ini, pemerintah ingin memperbarui data masyarakat sekaligus memastikan bantuan sampai ke warga yang memenuhi syarat.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, masyarakat bakal punya kesempatan luas buat mendaftarkan diri. Setelah itu, sistem akan memeriksa data dan menilai apakah pendaftar memenuhi syarat untuk menerima bantuan.
“Pintu pendaftaran terbuka bagi siapa pun, sistem yang menilai kelayakan,” kata Gus Ipul dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Perluasan Perlinsos dan Rencana Implementasi Tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (30/9/2026).
Terus, apa aja yang mau dibenahi lewat program ini?
Ada tiga fokus utama. Pertama, registrasi ulang penerima bansos. Kedua, memperbarui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Ketiga, bikin proses pendataan lebih praktis dengan bantuan teknologi digital.
Pemerintah menargetkan 48 juta keluarga terdaftar dalam Perlinsos Digital. Jumlah ini setara dengan sekitar 50 persen penduduk Indonesia. Sejauh ini, lebih dari 5,6 juta keluarga sudah mendaftar dengan dukungan lebih dari 289 ribu Agen Perlinsos.
Tapi, mencapai target sebesar itu jelas bukan perkara gampang. Nggak semua orang punya akses internet atau terbiasa menggunakan layanan digital. Lansia, penyandang disabilitas, sampai warga yang tinggal di daerah terpencil berpotensi kesulitan mengikuti proses pendaftaran.
Gus Ipul menegaskan, keterbatasan teknologi nggak boleh bikin warga luput dari pendataan. Makanya, pemerintah mendorong Gerakan Nasional Peduli Tetangga, gerakan gotong royong yang mengajak masyarakat membantu warga di sekitarnya mendaftar bansos.
Lewat gerakan ini, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pengurus RT/RW, pemerintah daerah, dan masyarakat bisa ikut menjadi Agen Perlinsos.
Hitungannya begini. Kalau satu agen membantu 30 keluarga, pemerintah membutuhkan sekitar 2,4 juta agen buat menjangkau 48 juta keluarga. Padahal, jumlah agen yang tersedia sekarang baru lebih dari 289 ribu. Artinya, jumlah agen perlu ditingkatkan hampir 10 kali lipat.
Sementara itu, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan, menekankan pentingnya kerja bareng lintas sektor. Pemerintah bahkan menargetkan pendaftaran mencapai 500 ribu keluarga per hari.
Buat masyarakat yang mau mendaftar, prosesnya bisa dilakukan melalui situs perlinsos.kemensos.go.id. Siapkan NIK pada KTP, nomor meter listrik PLN, dan ikuti tahapan verifikasi wajah.
Tapi, ada hal penting yang perlu dicatat. Sudah daftar bukan berarti otomatis dapat bansos, ya! Pemerintah tetap memeriksa data dan menentukan kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Program ini disiapkan untuk mendukung penyaluran bantuan sosial pada 2027, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pemerintah juga menargetkan jumlah pendaftar mencapai 50 juta hingga akhir 2026.
Jadi, selain sistem digital yang perlu disiapkan, peran masyarakat juga nggak kalah penting. Lewat gerakan #PeduliTetangga, warga bisa bantu lansia, penyandang disabilitas, atau tetangga yang kesulitan mengakses teknologi supaya mereka tetap punya kesempatan untuk terdata.
