Manusiasenayan.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mulai gerah melihat sejumlah pemerintah daerah (pemda) yang masih lelet membelanjakan anggaran. Padahal, pemasukan daerah sudah tinggi. Bukannya langsung dipakai buat pembangunan, duitnya malah masih banyak yang ngendon di bank.
Tito pun meminta kepala daerah segera gaspol mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, anggaran yang sudah terkumpul harus segera diputar buat kepentingan masyarakat, bukan cuma jadi angka cantik di laporan keuangan.
Hal itu dia sampaikan dalam forum Ekonomi Daerah 2026 Regional Nusa Tenggara dan Maluku di Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).
Salah satu daerah yang kena sorotan adalah Maluku Utara. Gimana nggak, realisasi pendapatannya sudah mencapai 93 persen, tetapi belanjanya baru 62 persen. Artinya, pemasukan sudah ngebut, sementara pengeluaran untuk pembangunan masih jalan santai.
Tito bahkan meminta pemda mengevaluasi pejabat yang bertanggung jawab atas lambatnya penyerapan anggaran tersebut.
“Kalau dia PAD yang tinggi itu kerjaannya Kadispenda, pertahankan kalau tinggi seperti ini. Tapi kalau lemot seperti ini 62 persen, Kadispenda-nya pertahankan kepala BPKAD-nya pertahankan bedah kadis-kadis mana yang membuat ini jadi 62 persen,” kata Tito.
Bukan cuma Maluku Utara, Papua Tengah juga dapat lampu kuning. Pendapatan daerahnya sudah mencapai 90 persen, tetapi realisasi belanjanya masih mentok di angka 47 persen.
Tito mengingatkan, masyarakat sebenarnya sudah menunggu hasil dari anggaran tersebut. Mulai dari pembangunan sekolah, fasilitas kesehatan, dukungan buat UMKM, pengembangan pariwisata, sampai perbaikan pasar.
“Rakyat Anda membutuhkan uang itu untuk dijadikan proyek pembangunan sekolah, kesehatan, UMKM, pariwisata, pasar-pasar diperbaiki. Jangan disimpan di bank. Ini disimpan di bank kalau begini,” ujarnya.
Menurut Tito, belanja pemerintah daerah punya peran penting sebagai mesin penggerak ekonomi. Apalagi, nggak semua daerah punya sektor swasta yang kuat. Kalau aktivitas bisnis masih lesu, belanja pemerintah bisa membantu menjaga roda ekonomi tetap berputar.
Sebaliknya, PAD yang tinggi bisa menjadi salah satu tanda bahwa dunia usaha di daerah tersebut cukup aktif. Dia mencontohkan Jakarta dengan PAD 80 persen, Kalimantan Timur 75 persen, dan Banten 74 persen.
Tito juga punya pesan khusus buat para kepala daerah: jangan bikin investor ribet mengurus izin usaha. Investor dari dalam maupun luar negeri harus diberi kemudahan supaya makin banyak bisnis yang mau masuk dan berkembang.
Dia mencontohkan Dubai yang memproses izin usaha tidak lebih dari lima hari, Selandia Baru sekitar dua hingga tiga hari, bahkan Singapura bisa satu sampai dua hari.
Menurutnya, investasi bukan cuma soal mendatangkan modal, tetapi juga membuka lapangan kerja, menghidupkan kafe, restoran, hotel, hingga UMKM.
Intinya, duit daerah harus bergerak, investasi jangan dipersulit, dan masyarakat harus merasakan hasilnya!
