Manusiasenayan.id – Setelah melewati perjalanan panjang, RUU Perampasan Aset akhirnya resmi diketok palu! DPR RI mengesahkan aturan tersebut dalam rapat paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Menariknya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ikut membongkar cerita di balik proses pembahasan aturan ini. Salah satu sosok yang punya andil besar adalah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Menurut Habiburokhman, perjalanan RUU Perampasan Aset sebenarnya sudah dimulai sejak Agustus 2025. Saat itu, dirinya bersama jajaran pimpinan Komisi III mendapat panggilan langsung dari Dasco. Pesannya jelas: pembahasan aturan ini harus segera dikebut sampai tuntas.

Habiburokhman bercerita, saat itu dirinya baru menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI. Namun, belum lama duduk di posisi tersebut, Dasco sudah meminta komisinya untuk langsung tancap gas menggarap RUU Perampasan Aset.

“Saya baru periode ini jadi Ketua Komisi III, langsung Agustus 2025 kami pimpinan Komisi III dipanggil Pak Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam untuk segera gaspol pengesahan undang-undang ini,” kata Habiburokhman dalam rapat paripurna.

Sejak saat itu, Komisi III mulai bergerak. Mereka lebih dulu meminta Badan Keahlian DPR menyusun draf awal RUU. Setelahnya, berbagai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) digelar untuk menyerap masukan sekaligus membahas materi aturan tersebut.

Perjalanan ini terus berlanjut. Pada 6 Oktober 2026, RUU Perampasan Aset akhirnya disepakati sebagai usul inisiatif DPR. Kemudian, Panitia Kerja (Panja) mulai bekerja pada 5 November 2026.

Puncaknya, pada 18 November 2026, Dasco turun langsung memimpin pengambilan keputusan tingkat pertama. Habiburokhman pun menilai peran Dasco sangat besar dalam mengawal perjalanan aturan tersebut, dari awal sampai akhirnya tuntas dibahas.

“Jadi Pak Dasco yang memulai, Pak Dasco yang menuntaskan,” tegasnya.

Setelah laporan pembahasan disampaikan, giliran Ketua DPR RI Puan Maharani meminta persetujuan seluruh anggota Dewan untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.

Tanpa berlama-lama, forum paripurna langsung menjawab, “Setuju!”

Rapat tersebut dipimpin Puan dan dihadiri Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, serta Sari Yuliati.

Dari pihak pemerintah, turut hadir Wamensesneg Bambang Eko Suhariyanto, MenPAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej.

Kini, RUU Perampasan Aset resmi naik kelas menjadi undang-undang. Namun, pengesahan ini bukan garis akhir. Publik tentu menunggu bagaimana aturan tersebut benar-benar dijalankan, terutama untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya. Sebab, aturan sebagus apa pun bakal terasa manfaatnya kalau benar-benar diterapkan!