Manusiasenayan.id – Belasan anggota Komisi III DPR RI dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP. Mereka dituding mengabaikan suara publik dalam proses pembahasan revisi KUHAP.
Aksi ini digelar di Gerbang Pancasila, kompleks DPR RI, Jakarta Pusat. Massa datang membawa poster penolakan terhadap rancangan KUHAP yang tengah dibahas. Mereka menilai proses penyusunan aturan tersebut masih menyisakan persoalan, terutama soal keterlibatan masyarakat.
Nggak cuma menyuarakan penolakan lewat aksi, koalisi juga melaporkan belasan anggota Komisi III DPR RI ke MKD. Langkah ini diambil karena mereka menduga proses pembahasan revisi KUHAP nggak berjalan transparan dan minim ruang partisipasi publik.
Koalisi menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menyusun aturan hukum. Menurut mereka, masyarakat harus punya ruang untuk menyampaikan aspirasi, bukan cuma jadi penonton saat aturan yang berdampak luas sedang dibahas di parlemen.
Lewat laporan ke MKD, koalisi meminta dugaan pelanggaran etik tersebut diperiksa. Mereka menilai proses legislasi harus berjalan sesuai aturan, terbuka, dan nggak mengabaikan suara masyarakat yang ikut terdampak.
Nggak berhenti sampai situ, koalisi juga mendesak Pimpinan DPR RI buat menghentikan sementara pembahasan KUHAP, khususnya proses menuju pengesahan tingkat dua. Mereka meminta pembahasan ditunda sampai laporan dugaan pelanggaran etik di MKD selesai diproses.
Bagi koalisi, pembahasan undang-undang nggak cukup hanya mengejar penyelesaian di meja parlemen. Suara publik juga harus ikut diperhitungkan, apalagi aturan yang dibahas berkaitan dengan hukum dan hak masyarakat.
Sekarang, mereka mendorong DPR untuk meninjau proses pembahasan KUHAP dan menunggu tindak lanjut laporan yang sudah disampaikan ke MKD.
