Manusiasenayan.id – Komisi III DPR RI mulai tancap gas mendorong penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Aturan ini dinilai penting supaya aktivitas penyadapan punya payung hukum yang jelas dan nggak jadi celah buat mengganggu privasi masyarakat.
Isu ini makin ramai dibahas karena perkembangan teknologi bikin aktivitas penyadapan semakin mudah dilakukan. Masalahnya, kalau nggak diatur dengan jelas, teknologi tersebut berpotensi disalahgunakan dan mengancam keamanan komunikasi masyarakat. Jangan sampai urusan penegakan hukum malah jadi alasan untuk mengintip kehidupan pribadi warga tanpa aturan yang jelas.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa pembahasan RUU Penyadapan sebenarnya sudah masuk perhatian Komisi III sejak periode DPR sebelumnya. Bahkan, saat itu pihaknya sudah melakukan sejumlah pendalaman, termasuk membandingkan aturan penyadapan di berbagai negara secara daring.
“Sebetulnya di periode lalu, Komisi III, sudah melakukan beberapa kegiatan terkait RUU Penyadapan. Bahkan, kami sudah melakukan perbandingan secara daring dengan negara-negara lain,” ujar Habiburokhman kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurutnya, sekarang bukan waktunya lagi pembahasan aturan ini berjalan santai. Apalagi, muncul berbagai persoalan yang menjadi perhatian publik, termasuk dugaan makar yang disebut melibatkan Listyo Sigit Prabowo (LSP) bersama jajaran di kepolisian.
Habiburokhman menilai masyarakat mulai semakin sadar bahwa penyadapan ilegal bukan persoalan sepele. Aktivitas tersebut bisa mengancam privasi sekaligus keamanan komunikasi siapa saja. Karena itu, aturan penyadapan harus segera dikebut agar kewenangan tersebut nggak digunakan secara sembarangan.
“Sekarang makin relevan dengan kasus yang berkembang. Masyarakat semakin terbuka matanya bahwa mereka terancam dengan aktivitas penyadapan ilegal ini. Jadi, harus kita gas,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Bukan cuma wacana, Komisi III juga mulai mengumpulkan berbagai masukan. Pada Senin (16/11/2026), Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Pertemuan ini membahas kebutuhan aturan penyadapan, terutama dari sisi penegakan hukum dan keamanan.
Langkah berikutnya, Komisi III berencana memanggil Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) serta sejumlah pihak lainnya, termasuk kalangan akademisi. Tujuannya supaya penyusunan RUU ini nggak hanya melihat kebutuhan aparat, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Habiburokhman berharap aturan yang nantinya disusun bisa menjadi jalan tengah. Aparat tetap punya kewenangan melakukan penyadapan untuk kepentingan hukum, tetapi harus ada batasan kewenangan, pengawasan, dan dasar hukum yang tegas.
Intinya, penegakan hukum memang penting, tetapi hak privasi masyarakat juga nggak boleh dikorbankan. Jangan sampai teknologi yang seharusnya membantu mengungkap kejahatan justru berubah jadi alat untuk mengusik kehidupan pribadi warga.
