Manusiasenayan.id – Misteri dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto makin berkembang. Kali ini, kasus tersebut mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyebut penyidik bakal menggelar perkara untuk membongkar lebih jauh keterkaitan kedua dugaan tindak pidana tersebut.
Yusril mengatakan, perkembangan penyidikan menunjukkan hubungan antara dugaan penyadapan dan makar semakin terlihat. Apalagi, penyidik sudah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Karena itu, gelar perkara menjadi langkah penting untuk menelusuri hubungan para pihak yang diduga terlibat sekaligus mengungkap rangkaian peristiwa di balik kasus ini.
“Besok rencananya akan dilakukan gelar perkara untuk melihat bagaimana hubungan antara pelaku-pelaku dan keterkaitan antara kedua tindak pidana tersebut,” ujar Yusril, dikutip dari Antara, Rabu (18/11/2026).
Menariknya, gelar perkara tersebut kemungkinan tidak berlangsung di Mabes Polri. Yusril berharap forum ini bisa menjadi ruang terbuka bagi penyidik, ahli, hingga penasihat hukum untuk menyampaikan pandangan masing-masing. Dengan begitu, proses penanganan perkara bisa berjalan lebih transparan dan tidak menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat.
Namun, Yusril mengingatkan bahwa penerbitan SPDP bukan berarti seseorang otomatis berstatus tersangka. Penyidik tetap harus mengantongi minimal dua alat bukti permulaan yang cukup sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Meski begitu, hasil gelar perkara berpotensi membawa perkembangan baru. Penyidik bisa saja menambahkan pasal makar kepada tersangka yang sudah ada atau menetapkan tersangka baru. Semuanya tetap bergantung pada kekuatan bukti yang ditemukan selama proses penyidikan.
Soal barang bukti, Yusril mengungkapkan penyidik menemukan indikasi upaya penghapusan sebagian data dari komputer. Beruntung, sebagian besar rekaman percakapan dari telepon seluler pihak-pihak terkait sudah berhasil disita. Saat ini, rekaman tersebut masih didalami untuk mencari petunjuk tambahan.
Lebih jauh, Yusril menjelaskan bahwa KUHP Nasional mengatur tindak pidana makar melalui beberapa tahapan, mulai dari pemufakatan jahat, perbuatan permulaan, hingga pelaksanaan. Artinya, penyidik tidak cukup hanya melihat tindakan yang sudah terjadi, tetapi juga harus menelusuri rencana dan tujuan di baliknya.
Ada beberapa kemungkinan motif yang perlu didalami, mulai dari dugaan niat membunuh Presiden, melumpuhkan pelaksanaan tugas kepala negara, hingga memisahkan sebagian wilayah NKRI.
Menurut Yusril, seluruh rangkaian perbuatan harus dibongkar agar tujuan sebenarnya dari dugaan penyadapan tersebut bisa terungkap. Kini, publik tinggal menunggu hasil gelar perkara yang berpotensi menjadi babak baru dalam penyidikan kasus ini.
