Manusiasenayan.id – Urusan hutan di Indonesia nggak cuma soal pohon yang harus dijaga atau lahan yang bisa menghasilkan cuan. Ada juga hak masyarakat adat, konflik lahan, sampai kerusakan lingkungan yang selama ini jadi pekerjaan rumah. Nah, sederet persoalan ini bakal ikut dibahas DPR dan pemerintah lewat Rancangan Undang-Undang (RUU) Kehutanan.
Langkah awal pembahasannya mulai berjalan setelah pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kehutanan kepada DPR RI. Penyerahan berlangsung di Ruang Rapat Komisi IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, menyambut baik penyerahan dokumen tersebut. Menurutnya, DIM menjadi bahan penting bagi DPR dan pemerintah untuk mulai membedah berbagai persoalan dalam aturan kehutanan.
Ia berharap pembahasan tingkat I hingga tingkat II bisa berjalan lancar. Dengan begitu, RUU Kehutanan bisa segera dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Namun, ada satu hal yang perlu digarisbawahi: hutan jangan cuma dilihat dari sisi ekonominya saja! Pengelolaannya juga harus memperhatikan lingkungan dan ekosistem yang hidup di dalamnya.
Abdul Kharis menjelaskan, RUU ini turut mengatur persoalan hutan adat. Karena itu, aturan kehutanan perlu diperbarui agar sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya. Tata kelola hutan juga harus disesuaikan dengan karakteristik dan fungsi masing-masing kawasan.
Sebelum masuk ke tahap pembahasan, Komisi IV sudah lebih dulu mengumpulkan berbagai masukan. Mulai dari pakar, akademisi, organisasi masyarakat, sampai mahasiswa ikut memberikan pandangan. Aspirasi juga dihimpun lewat kunjungan kerja ke sejumlah daerah dan penerimaan masukan tertulis dari masyarakat.
Lalu, apa saja yang bakal jadi perhatian?
Ada beberapa persoalan yang masuk meja pembahasan. Mulai dari mekanisme pengukuhan kawasan hutan, pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan, penyelesaian konflik tenurial, hingga masalah tumpang tindih perizinan yang kerap memicu persoalan di lapangan.
DPR dan pemerintah juga ingin memperjelas status hutan negara, hutan hak, dan hutan adat. Tujuannya agar aturan yang dibuat nggak mengabaikan hak masyarakat adat yang sudah lama hidup dan bergantung pada kawasan hutan.
Belum selesai sampai di situ, standar reklamasi dan pemulihan lingkungan bagi pelaku tambang juga ikut dibahas. Begitu pula ketentuan minimal kawasan hutan atau tutupan hutan sebesar 30 persen serta pengembangan sistem agroforestri.
Selain itu, penguatan perhutanan sosial, rehabilitasi hutan, dan pendanaan kehutanan masuk dalam agenda pembahasan. Semua langkah tersebut diharapkan bisa ikut mendukung target Indonesia FoLU Net Sink 2030.
Intinya, pembaruan aturan kehutanan ini bukan cuma soal mengganti pasal lama dengan aturan baru. Lebih dari itu, hutan harus tetap terjaga, masyarakat mendapatkan haknya, dan lingkungan nggak jadi korban demi kepentingan ekonomi.
