Manusiasenayan.id – Isu kelangkaan BBM subsidi belakangan bikin masyarakat mulai waswas. Apalagi, muncul kabar soal stok bahan bakar yang berpotensi menipis di sejumlah daerah. Tapi, Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi masih aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir 2026.
Menurut Ramson, pemerintah masih punya cara untuk menjaga anggaran subsidi energi tetap terpenuhi. Salah satunya dengan mengatur ulang alias menggeser pos-pos anggaran sesuai kebutuhan. Jadi, meskipun tekanan terhadap APBN terus menjadi perhatian, pemerintah dinilai masih bisa mencari celah agar kebutuhan energi masyarakat tetap ter-cover.
Pernyataan itu disampaikan Ramson setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Lobby Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menanggapi pemberitaan media nasional soal potensi menipisnya stok BBM subsidi di beberapa wilayah, Ramson menyebut persoalan ini bakal masuk daftar prioritas Komisi XII DPR RI pada awal masa sidang.
Artinya, urusan BBM nggak bakal cuma lewat begitu saja. Komisi XII berencana membahas kesiapan pasokan energi bersama pemerintah, termasuk memastikan anggaran subsidi tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar.
“Masih cukup. Artinya pemerintah kreatif untuk men-switch posisi-posisi anggaran, sehingga tetap terpenuhi untuk anggaran subsidi energi,” kata Ramson.
Bukan cuma BBM yang bakal jadi sorotan. Pasokan listrik nasional juga masuk radar pembahasan DPR. Sebab, kebutuhan energi masyarakat harus tetap terpenuhi, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun mendukung roda perekonomian.
Ramson menegaskan, DPR akan terus mengawal persoalan ini bersama kementerian dan lembaga terkait. Lewat rapat kerja pada awal masa persidangan, pihaknya ingin mendorong sejumlah solusi konkret agar persoalan energi nggak berlarut-larut.
“Ini baru selesai reses, nanti di rapat terawal untuk persidangan ini, kita akan mengajukan solusi-solusi, termasuk soal BBM, soal energi listrik, nanti kita akan bahas,” pungkasnya.
Sebelumnya, pemberitaan dan riset editorial Tempo pada awal November 2026 juga sempat menyoroti ancaman tekanan pasokan BBM di sejumlah daerah. Kondisi tersebut dikaitkan dengan melebarnya defisit anggaran subsidi serta ketatnya kuota distribusi bulanan.
Situasi ini jadi pengingat bahwa urusan energi bukan sekadar soal anggaran di atas kertas. Pemerintah juga harus memastikan BBM benar-benar tersedia dan sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
Karena itu, pengawasan Komisi XII DPR RI jadi salah satu hal penting. Jangan sampai anggarannya tersedia, tetapi masyarakat masih harus antre panjang atau kesulitan mendapatkan BBM di SPBU.
Sekarang, publik tinggal menunggu bagaimana langkah pemerintah dan DPR mengawal persoalan ini. Sebab, kalau pasokan energi terganggu, bukan cuma pengendara yang kena dampaknya, tetapi juga aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
