Manusiasenayan.id – Kalau ngomongin negara bisa maju dan kuat, ternyata urusannya bukan cuma soal tentara atau polisi aja. Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, ada satu hal yang sering luput dari perhatian, yaitu pelayanan publik. Buat Tito, kalau pemerintah bisa ngasih layanan yang cepat, gampang, dan nggak ribet, itu jadi salah satu modal penting supaya negara bisa terus bertahan menghadapi berbagai tantangan.
Makanya, Tito ngajak seluruh aparatur pemerintah, mulai dari kementerian sampai pemerintah daerah, buat gaspol ningkatin kualitas pelayanan ke masyarakat. Menurutnya, warga sekarang nggak cuma butuh birokrasi yang jalan, tapi juga pelayanan yang benar-benar bikin hidup mereka lebih mudah.
Tito juga ngasih apresiasi buat Kementerian PAN-RB yang resmi meluncurkan Gerakan Nasional Pelayanan Publik. Menurut dia, gerakan ini bukan sekadar acara seremonial atau seremoni potong pita, tapi harus jadi alarm buat semua instansi pemerintah supaya terus berbenah dan nggak nyaman di zona aman.
Ia mengingatkan kembali pesan Presiden Prabowo Subianto soal tiga fondasi yang bikin sebuah negara bisa bertahan dalam jangka panjang. Pertama, punya militer yang kuat. Kedua, aparat kepolisian dan intelijen yang solid. Nah, yang ketiga nggak kalah penting, yaitu aparatur sipil negara (ASN) yang bisa kerja cepat, profesional, dan efisien.
Buat Tito, Gerakan Nasional Pelayanan Publik ini hadir buat nguatin fondasi ketiga tadi. Sebab, sehebat apa pun kebijakan pemerintah, kalau pelayanannya masih bikin masyarakat muter-muter atau ribet ngurus administrasi, hasilnya juga nggak bakal maksimal.
Tapi, Tito juga sadar kalau memperbaiki pelayanan publik di Indonesia bukan perkara gampang. Indonesia itu negara kepulauan dengan jutaan penduduk dan karakter daerah yang beda-beda. Artinya, pemerintah harus punya sistem yang kuat supaya kualitas pelayanan tetap sama, mau di kota besar maupun daerah terpencil.
Menurutnya, yang paling penting adalah membangun sistem kerja yang jelas. Soalnya kalau sistemnya sudah rapi, aparatur bakal ikut menyesuaikan diri. Budaya kerja yang disiplin, transparan, dan profesional pun bakal terbentuk dengan sendirinya.
Selain itu, Tito kembali mendorong pemerintah daerah buat memperbanyak pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP). Konsepnya simpel, masyarakat cukup datang ke satu tempat buat ngurus berbagai kebutuhan administrasi tanpa harus keliling dari kantor ke kantor.
Di saat yang sama, pemerintah juga terus ngebut melakukan transformasi digital. Menurut Tito, layanan berbasis digital bukan cuma bikin masyarakat lebih praktis, tapi juga bisa mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa daerah bahkan berhasil meningkatkan penerimaan setelah sistem pembayaran pajak dan retribusi dibuat lebih mudah lewat layanan digital.
Di akhir sambutannya, Tito berharap Gerakan Nasional Pelayanan Publik nggak berhenti jadi acara yang rame di awal tapi sepi di akhir. Ia ingin gerakan ini benar-benar melahirkan perubahan nyata di lapangan, sehingga masyarakat bisa merasakan pelayanan pemerintah yang lebih cepat, transparan, dan nggak bikin emosi.
Sebagai bentuk komitmen bersama, Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Menteri PAN-RB Rini Widyantini, dan Wakil Ketua Ombudsman RI turut menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagai langkah memperkuat budaya pelayanan di seluruh Indonesia.
