Manusiasenayan.id – Kalau ngomongin kerja di parlemen, pembahasannya bukan cuma soal rapat, undang-undang, atau adu argumen di ruang sidang. Ada juga urusan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, pemberdayaan perempuan, sampai perlindungan kelompok rentan. Nah, Wardatul Asriah, anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, punya perjalanan panjang sebelum kembali berkiprah di Senayan.
Perempuan bernama lengkap Dra. Hj. Wardatul Asriah, MBA ini punya pengalaman di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, organisasi perempuan, dunia usaha, hingga politik. Pengalamannya tersebut menjadi bagian dari perjalanan kariernya sebagai wakil rakyat.
Berawal dari Dunia Pendidikan
Sebelum terjun lebih jauh ke politik, Wardatul punya latar belakang di bidang pendidikan. Ia menempuh pendidikan agama di IAIN Jakarta. Pada 1985, ia menyelesaikan pendidikan sarjana muda, kemudian melanjutkan studi hingga lulus pada 1989.
Perjalanannya di dunia pendidikan juga bukan sekadar duduk di bangku kuliah. Ia pernah bekerja sebagai PNS dengan profesi guru. Pada 1997 hingga 2004, ia juga tercatat sebagai kepala sekolah di Yayasan Miftahul Ulum.
Pengalaman sebagai guru dan kepala sekolah menjadi bagian penting dari perjalanan profesionalnya. Dari lingkungan pendidikan, ia kemudian merambah dunia usaha dan politik. Riwayat pendidikannya juga mencatat studi Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Mustopo Jakarta.
Dari Organisasi Perempuan ke Dunia Politik
Wardatul bukan nama yang baru muncul dalam aktivitas organisasi. Sejak 1982 hingga 1985, ia tercatat sebagai anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Ia kemudian aktif dalam berbagai organisasi yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, ekonomi keluarga, dan kegiatan kemasyarakatan.
Pada 1989, ia tercatat memimpin bidang sosial Wanita Persatuan Pembangunan (WPP). Kiprahnya berlanjut di sejumlah organisasi lain, termasuk DEKRANAS Bekasi dan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu pada periode 2004–2009.
Di Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Wardatul juga pernah mengemban sejumlah posisi. Ia tercatat sebagai wakil sekretaris DPC PPP Kabupaten Bekasi, kemudian menjadi sekretaris umum pada 2006–2007. Pada 2012, ia mulai menjabat sebagai Ketua Umum WPP berdasarkan riwayat organisasi yang tersedia.
Pengalaman organisasi tersebut memperlihatkan keterlibatannya dalam kegiatan politik dan pemberdayaan perempuan selama bertahun-tahun.
Pernah Duduk di DPRD hingga DPR RI
Sebelum menjadi anggota DPR RI, Wardatul lebih dulu terjun ke dunia politik daerah. Pada 2004–2009, ia menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Pengalaman ini menjadi salah satu tahap dalam perjalanan politiknya sebelum melangkah ke tingkat nasional.
Kariernya berlanjut pada periode 2009–2014 ketika ia menjadi anggota DPR RI dan tercatat menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PPP. Dalam riwayat organisasinya, ia juga pernah menjadi anggota Komisi VII DPR RI pada periode tersebut.
Perjalanan ini menunjukkan bahwa kiprah Wardatul di parlemen bukan hal baru. Ia pernah menjalani tugas sebagai legislator daerah, kemudian melanjutkan pengalaman politiknya di tingkat nasional.
Selain berkiprah di politik, Wardatul juga tercatat memiliki pengalaman di dunia usaha. Ia menjabat sebagai direktur CV Raka Putra Mandiri sejak 2002, serta menjadi direktur PT Belian Indah Abadi dan Rumah Makan Gazebo Bekasi sejak 2006, berdasarkan riwayat pekerjaan yang tersedia.
Kini Mengawal Isu Sosial di Komisi VIII
Pada periode DPR RI 2024–2029, Wardatul Asriah bertugas di Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra. Komisi ini membidangi urusan agama, sosial, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penanggulangan bencana melalui lingkup kerja dan mitra terkait.
Ia juga tercatat sebagai bagian dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Dengan penugasan tersebut, perannya mencakup bidang kerja yang berbeda, mulai dari isu sosial hingga urusan internal kelembagaan parlemen.
Perjalanan Wardatul memperlihatkan perpindahan peran dari dunia pendidikan, organisasi, dan usaha menuju politik. Namun, rekam jejak jabatan saja belum cukup untuk mengukur keberhasilan seorang legislator. Kinerja tetap perlu dilihat dari kontribusi dalam pembahasan kebijakan, pengawasan program, serta dampaknya bagi masyarakat.
Buat publik, hal yang menarik untuk diikuti bukan cuma siapa yang duduk di kursi parlemen, tetapi juga bagaimana pengalaman dan jabatan tersebut diterjemahkan menjadi kerja nyata.
