Manusiasenayan.id – Kalau ngomongin pendidikan, yang kepikiran biasanya sekolah, guru, tugas, ujian, sampai drama masuk kampus. Tapi di balik semua itu, ada juga urusan anggaran, kebijakan, pemerataan fasilitas, keamanan siswa, dan adaptasi teknologi yang ikut menentukan ke mana arah pendidikan Indonesia.
Nah, urusan beginian salah satunya ikut dikawal Komisi X DPR RI. Tiga nama berikut punya fokus masing-masing dalam mengawal isu pendidikan.
Agung Widyantoro: Pendidikan Jangan Ketinggalan Zaman
Nama Agung Widyantoro sekarang makin sering muncul di Komisi X. Pada 19 Agustus 2026, Agung resmi dikukuhkan sebagai Ketua Komisi X DPR RI menggantikan Hetifah Sjaifudian untuk sisa masa jabatan 2024–2029. Salah satu pekerjaan besarnya jelas: ikut menentukan arah pembangunan pendidikan nasional.
Tapi Agung nggak cuma bicara soal sekolah dan kurikulum. Ia juga melihat teknologi sebagai bagian penting dari masa depan literasi. Saat membahas pelindungan cagar budaya, Agung mendorong digitalisasi manuskrip, kitab, dan peninggalan sejarah agar pengetahuan tetap bisa diwariskan meski benda fisiknya rusak atau terdampak bencana.
Bahkan, Agung mendorong riset soal perubahan pola baca masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Intinya, digital boleh gas, tapi budaya baca jangan sampai ke-skip.
Lalu Hadrian Irfani: Anggaran Penting, Sekolah Aman Juga Wajib
Kalau Lalu Hadrian Irfani, fokusnya cukup dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekolah: guru, anggaran, dan keamanan siswa.
Pada Juni 2026, Komisi X menyetujui usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen sebesar Rp40,75 triliun untuk Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diarahkan untuk memperkuat berbagai program prioritas pendidikan, termasuk peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru.
Tapi Lalu nggak berhenti di urusan duit negara. Kasus kekerasan dan perundungan di sekolah juga menjadi perhatian serius. Pada Agustus 2026, ia mendorong pembenahan sistem respons nasional terhadap kekerasan di lingkungan pendidikan.
Bahkan setelah gempa NTT, Komisi X ikut memutakhirkan data sekolah, siswa, guru, dan tenaga kependidikan yang terdampak agar proses pemulihan pendidikan bisa lebih cepat dan tepat.
Pesannya simpel: sekolah jangan cuma bikin pintar, tapi juga harus bikin aman.
MY Esti Wijayati: Jangan Asal Bikin Kebijakan, Cek Datanya Dulu
Sementara MY Esti Wijayati punya pendekatan yang nggak kalah penting: pendidikan harus berbasis data.
Esti menilai kebijakan pendidikan bakal rawan meleset kalau datanya nggak akurat. Dalam pembahasan penyaluran PIP dan KIP, ia mendorong penggunaan data yang terintegrasi agar bantuan benar-benar sampai kepada siswa yang membutuhkan.
Di Karimun, Esti juga menemukan persoalan ketimpangan akses dan fasilitas pendidikan di wilayah kepulauan. Artinya, angka nasional yang terlihat bagus belum tentu menggambarkan kondisi semua daerah.
Buat Esti, data bukan sekadar angka di layar. Data harus jadi dasar buat menentukan siapa yang dibantu, daerah mana yang diprioritaskan, dan masalah apa yang harus dibereskan lebih dulu.
Tiga legislator, tiga fokus. Agung membawa isu literasi dan digitalisasi, Lalu mengawal guru, anggaran, serta keamanan siswa, sementara Esti menekan pentingnya pemerataan dan kebijakan berbasis data.
Ujungnya sama: pendidikan Indonesia jangan cuma jalan, tapi harus terus maju.
