Manusiasenayan.id – Papua Selatan punya empat nama yang sekarang dipercaya membawa suara daerah ke Senayan. Mereka adalah Adib Fuad, Rudy Tirtayana, Frits Tobo Wakasu, dan Sularso. Keempatnya terpilih sebagai anggota DPD RI periode 2024–2029 setelah meraih suara tertinggi dalam Pemilu 2024. Data resmi KPU mencatat perolehan mereka masing-masing 44.527, 30.711, 28.224, dan 28.130 suara.
Kalau dibedah satu-satu, latar belakang mereka juga nggak monoton. Ada yang datang dari dunia profesional dan organisasi, dunia usaha dan kepemudaan, pengalaman masyarakat adat, sampai pemerintahan daerah. Jadi, siapa aja mereka?
Adib Fuad — Si Paling Banyak Dipilih
Nama pertama adalah Adib Fuad. Pada Pemilu 2024, Adib menjadi peraih suara tertinggi untuk DPD RI Papua Selatan dengan 44.527 suara.
Menariknya, sebelum duduk sebagai senator, Adib sudah malang melintang di dunia kerja. Dalam riwayat resmi MPR RI, ia tercatat pernah menjadi Supervisor PT Pertani, Analis Bank Mega, hingga Direktur PT 45 Jaya Motor. Jadi, jalurnya nggak langsung politik-politik banget.
Adib juga aktif dalam organisasi. Ia tercatat sebagai Wakil Ketua PWNU Provinsi Papua sejak 2019 dan menjadi pengasuh Majelis Pesantren Kimyaussaadah Papua.
Di DPD, Adib masuk Komite III, yang salah satunya menangani pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kepemudaan, kesejahteraan sosial, perempuan dan anak.
Jadi gampangnya, pengalaman dunia kerja plus organisasi sekarang dibawa Adib buat ikut mengawal aspirasi Papsel di level nasional.
Rudy Tirtayana — Anak Muda Masuk Senayan
Berikutnya ada Rudy Tirtayana, S.E.. Ia meraih 30.711 suara, sekaligus menempati posisi kedua dalam perolehan suara DPD RI Papua Selatan.
Yang bikin Rudy punya warna tersendiri adalah latar belakangnya. Portal resmi Sekretariat DPD RI Papua Selatan mencatat Rudy sebagai tokoh pemuda sekaligus pengusaha.
Artinya, perspektif kepemudaan dan dunia usaha ikut punya kursi di meja representasi Papua Selatan. Bahkan, salah satu isu yang pernah ia soroti adalah potensi ekspor kepiting dari Asmat, yang menunjukkan perhatian pada potensi ekonomi daerah.
Di Senayan, Rudy duduk di Komite IV DPD RI, dengan lingkup antara lain APBN, pajak, keuangan pusat-daerah, perbankan, UMKM, investasi, dan penanaman modal.
Singkatnya: dari dunia muda dan usaha, sekarang ikut ngomongin kepentingan Papsel di level nasional.
Frits Tobo Wakasu — Bawa Suara Tanah Adat
Kemudian ada Frits Tobo Wakasu, S.PAK., S.H.. Ia meraih 28.224 suara dan berada di posisi ketiga untuk DPD RI Papua Selatan.
Frits punya latar yang cukup kuat dengan masyarakat adat. Portal resmi DPD Papua Selatan mencatatnya sebagai tokoh adat atau masyarakat asli, sementara DPR Papua mencatat Frits sebagai anggota Kelompok Khusus DPR Papua dari wilayah adat Anim Ha.
Perhatian terhadap isu Papua juga masih terlihat dalam kiprahnya sebagai senator. Pada 2026, Frits bersama Hasby Yusuf menyampaikan aspirasi dari kawasan Timur II yang mencakup persoalan keamanan sosial, eksploitasi anak, perlindungan perempuan dan anak di wilayah adat dan 3T, kelautan-perikanan, investasi daerah, pendidikan, hingga persoalan konflik Papua.
Frits sendiri menekankan pentingnya penyelesaian persoalan Papua dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berorientasi pada rasa aman masyarakat sipil.
Jadi, bukan sekadar duduk di Senayan. Ada cerita dari tanah adat yang ikut dibawa ke meja nasional.
Sularso — Dari Pemda, Lanjut Kawal Papsel
Nama terakhir adalah Sularso, S.E.. Ia meraih 28.130 suara dan menjadi peraih suara terbanyak keempat di Papua Selatan.
Sebelum menjadi senator, Sularso punya pengalaman panjang di pemerintahan. Riwayat resmi MPR RI mencatat ia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati pada 2016–2021. Ia juga pernah menjadi Wakil Ketua DPD Gerindra pada 2008–2023.
Begitu masuk DPD, Sularso duduk di Komite II, yang antara lain membidangi pertanian, kelautan, energi, kehutanan, ekonomi kerakyatan, perdagangan, pekerjaan umum, dan ketahanan pangan.
Sularso juga menyoroti pembangunan infrastruktur Papua Selatan. Ia menyebut jalan, jembatan, fasilitas perkantoran, pendidikan, dan kesehatan sebagai sektor yang perlu dipercepat, terutama karena Papua Selatan masih tergolong provinsi baru.
Jadi kalau disederhanakan: pernah berkutat di pemerintahan daerah, sekarang lanjut mengawal kepentingan Papsel dari Senayan.
