ManusiaSenayan.id – Warga NTB lagi ngos-ngosan hadapi kekeringan, Bro. Bayangin aja, di beberapa daerah kayak Kecamatan Lape dan Rhee, Sumbawa, hujan udah pamit 61–77 hari. Air? Jangan ditanya. Sawah kering, ternak juga ikutan galau.
Senator asal NTB, Mirah Midadan Fahmid, angkat suara soal ini. Ia menyoroti lambatnya BPBD dalam menetapkan status tanggap darurat. “Kekeringan adalah bencana yang dampaknya langsung dirasakan rakyat kecil, terutama mereka yang menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan. Jika menunggu terlalu lama, kerugian akan semakin besar. Pemerintah daerah harus lebih proaktif, jangan sampai rakyat dibiarkan menunggu,” tegasnya.
Menurut Mirah, SK Tanggap Darurat bukan sekadar kertas formalitas, tapi “kunci agar dana Belanja Tidak Terduga (BTT) bisa segera digelontorkan.” Artinya, kalau SK-nya molor, bantuan juga bakal nyangkut. Ya, jangan sampai rakyat harus “survive mode” duluan hanya karena tanda tangan pejabat belum turun.
Ia juga mengingatkan soal infrastruktur air yang minim banget di banyak desa. “Situasi ini memperlihatkan bahwa krisis air bukan hanya soal cuaca ekstrem, tapi juga soal lemahnya infrastruktur dasar,” ungkapnya. Sumur bor kurang, PDAM terbatas, apalagi sumber air alternatif. Jadi kalau tiap kemarau panik, itu tandanya bukan alam doang yang salah, tapi juga perencanaan.
Mirah menekankan, “Administrasi jangan sampai menjadi alasan keterlambatan. Jika memang kondisi sudah darurat, segera tetapkan. Jangan menunggu sampai masyarakat mengalami krisis yang lebih parah.”
Pesannya jelas: jangan reaktif tiap kemarau datang. “Jangan sampai setiap musim kemarau, rakyat NTB selalu dihadapkan pada krisis air bersih. Kita butuh rencana jangka panjang agar generasi mendatang tidak mewarisi masalah yang sama,” tandasnya.
Air itu kebutuhan dasar, bukan hadiah kejutan tiap tahun.
