ManusiaSenayan.id – Pemulihan pertanian pascabencana itu intinya sederhana: air harus nyampe ke sawah. Soalnya petani itu bukan karakter game yang bisa “auto-heal” tanpa resource. Nah, Anggota Komisi IV DPR RI Rahmat Saleh angkat suara soal ini dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bareng Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (14/1/2026).
Rahmat menyoroti irigasi tersier dan sekunder yang jadi “jalur hidup” buat lahan pertanian. Tapi sayangnya, penanganannya dinilai sering telat—kayak chat yang dibales “hehe” tiga hari kemudian. Menurutnya, “Selama ini irigasi tersier dan sekunder banyak dikelola oleh Balai Wilayah Sungai. Namun di lapangan, penanganannya sering kali lambat dan koordinasinya tidak berjalan optimal,” ujar Rahmat. Intinya: yang di atas bilang jalan, yang di lapangan kok kayak sinyal satu bar.
Yang bikin makin relate (tapi juga miris), Rahmat bilang ia sudah cek langsung. Ternyata ada titik irigasi rusak yang udah lama diajukan, tapi belum juga dikerjain. Katanya, “Saya turun langsung ke lapangan, ada sekitar 20 titik irigasi yang diajukan, tetapi hingga mendekati akhir tahun belum dikerjakan,” katanya. Kebayang kan? Petani nunggu air, tapi yang datang malah “nanti ya”.
Biar pemulihan nggak jadi wacana musiman, Rahmat mengusulkan pengelolaan irigasi tersier dan sekunder diperkuat atau dialihkan ke Kementerian Pertanian supaya lebih responsif. Ia menegaskan, “Kalau ingin pemulihan berjalan cepat, irigasi yang langsung bersentuhan dengan sawah petani ini harus ditangani secara lebih responsif,” tegasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti sawah yang rusak berat akibat banjir dan tertimbun lumpur. Solusinya bukan “yaudah sabar”, tapi butuh alat berat supaya lahan cepat bisa diolah lagi. Harapannya, pembenahan irigasi jadi strategi pemulihan jangka panjang: pertanian balik produktif, petani bisa cuan halal, dan ketahanan pangan nasional tetap aman. Karena urusan perut rakyat, jangan sampai kalah cepat sama birokrasi.
