Manusiasenayan.id – Di tengah kondisi ekonomi global yang lagi penuh tantangan, DPR RI mengingatkan pemerintah supaya kebijakan fiskal lewat APBN 2026 tetap fokus menjaga kualitas hidup masyarakat. Pesannya jelas: jangan sampai kesejahteraan rakyat malah turun kelas gara-gara tekanan ekonomi dunia.
Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani saat membuka Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 dalam Rapat Paripurna DPR di Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).
Dalam pidatonya, Puan menegaskan bahwa kemampuan fiskal negara harus benar-benar dipakai untuk melindungi kesejahteraan rakyat di tengah berbagai dinamika global yang tidak menentu.
Menurutnya, DPR RI akan memastikan bahwa kekuatan APBN 2026 tetap mampu menjaga derajat kehidupan masyarakat Indonesia.
“Dalam konteks tersebut maka DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN tahun anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” ujar Puan.
Ia juga mengingatkan bahwa situasi geopolitik dunia saat ini, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, berpotensi memicu dampak ekonomi yang tidak kecil. Efeknya bisa menjalar ke berbagai sektor, mulai dari harga minyak dunia, biaya transportasi, hingga harga barang di pasar.
Selain itu, kondisi global juga dapat memengaruhi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, rantai perdagangan internasional, sampai laju pertumbuhan ekonomi nasional.
Meski begitu, Puan menilai masyarakat Indonesia masih menaruh harapan besar kepada negara. Harapan itu terutama terkait peran pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, serta memperluas akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Rakyat masih harus terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan penghasilan rakyat, serta memperluas akses pendidikan dan kesehatan,” jelasnya.
Karena itu, ia menegaskan bahwa politik anggaran pemerintah harus dirancang secara hati-hati. Selain menjaga ketahanan fiskal, kebijakan tersebut juga harus memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap pekerjaan, peningkatan penghasilan, serta pelayanan publik yang berkualitas.
Tak cuma soal anggaran, DPR RI juga menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan undang-undang dan pembangunan nasional berjalan sesuai dengan kepentingan rakyat.
Beberapa isu strategis yang ikut menjadi perhatian parlemen antara lain perlindungan data masyarakat dalam kerja sama transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat, evaluasi kinerja aparat penegak hukum, stabilitas harga pangan menjelang Idul Fitri, hingga kesiapan transportasi Lebaran.
Mulai dari ketersediaan bahan bakar, kelancaran arus mudik, sampai keterjangkauan tarif transportasi juga masuk dalam radar pengawasan DPR.
Puan pun menegaskan bahwa keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi DPR menjadi bagian penting dari akuntabilitas konstitusional dalam hubungan kerja antara lembaga legislatif dan eksekutif.
