Manusiasenayan.id – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, ngingetin pemerintah kalau mimpi bikin UMKM Indonesia tembus pasar ekspor jangan cuma jadi slogan manis di seminar. Menurutnya, kalau negara serius mau dorong UMKM naik kelas, akses buat dapetin sertifikasi SNI juga harus dipermudah, bukan malah bikin pelaku usaha kecil makin pusing ngurus berkas.
Saat kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Bahan dan Barang Teknik (B4T), Chusnunia bilang pemerintah perlu punya target yang jelas soal jumlah UMKM yang berhasil mengantongi SNI. Jangan cuma rajin sosialisasi, tapi hasil di lapangan minim.
“Kita ini dorong UMKM ekspor, jangan cuma jadi jargon,” tegas politisi PKB itu.
Menurutnya, SNI sekarang jadi salah satu “tiket masuk” penting buat produk UMKM supaya bisa bersaing di pasar nasional maupun global. Soalnya, standar kualitas produk udah jadi syarat utama kalau mau barang lokal diterima di pasar internasional.
Masalahnya, jumlah UMKM yang udah punya SNI masih jauh dari kata ideal. Dari sekitar 60 juta lebih UMKM di Indonesia, baru segelintir yang berhasil lolos standardisasi. Chusnunia menilai kondisi ini nggak bisa dianggap biasa aja.
Ia curiga ada banyak hambatan di lapangan yang bikin UMKM mentok di tahap akhir pengurusan sertifikasi. Bisa jadi dari sisi regulasi, biaya, prosedur, atau sistem pelayanan yang masih terlalu ribet buat pelaku usaha kecil.
“Kalau bertahun-tahun banyak UMKM gagal di ujung proses, berarti ada yang perlu dibenahi,” katanya.
Chusnunia juga menyoroti beratnya “beban administratif” yang selama ini ditanggung UMKM. Mulai dari urusan kesehatan produk, sertifikasi halal, izin usaha, sampai sekarang harus nambah lagi urusan SNI. Menurutnya, jangan sampai aturan yang dibuat buat menjaga kualitas malah bikin UMKM kehilangan tenaga buat berkembang.
Ia menegaskan, standardisasi seharusnya jadi jalan supaya UMKM bisa tumbuh lebih besar dan punya akses pasar lebih luas, bukan malah jadi penghambat. Pemerintah diminta cari titik tengah supaya kualitas produk tetap terjaga tanpa bikin pelaku usaha kecil kewalahan.
Lebih lanjut, Chusnunia melihat peningkatan jumlah UMKM bersertifikat SNI bisa jadi strategi penting buat memperkuat ekspor nasional. Potensi UMKM Indonesia besar banget, tapi perlu dukungan kebijakan yang benar-benar nyambung dengan kondisi di lapangan.
Karena itu, Komisi VII DPR RI lewat Panja SNI bakal terus mendalami persoalan tersebut. Menurut Chusnunia, meski pemerintah mengklaim beberapa skema sudah dibuat lebih fleksibel, masih ada “missing link” yang bikin banyak UMKM belum benar-benar merasakan manfaat kebijakan itu.
“Kalau ada masalah, ya harus dicari jalan tengahnya. Jangan dibiarkan jalan di tempat,” pungkasnya.
