Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap jalan, tapi mulai sekarang jangan lagi ngambil jatah anggaran pendidikan. Itu jadi pesan penting dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang langsung disambut positif oleh Komisi X DPR RI.
Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, bilang keputusan ini jadi kabar baik buat dunia pendidikan. Soalnya, dana pendidikan yang selama ini wajib dialokasikan 20 persen dari APBN akhirnya bisa kembali fokus buat ningkatin kualitas sekolah, kesejahteraan guru, sampai pemerataan akses belajar di seluruh Indonesia.
Menurut Hetifah, anggaran pendidikan seharusnya dipakai buat hal-hal yang memang berhubungan langsung sama pendidikan, bukan dicampur dengan program lain, meskipun tujuannya sama-sama baik.
“Kami mengapresiasi putusan MK. Ini jadi penegasan kalau anggaran pendidikan 20 persen memang harus dipakai buat kebutuhan inti pendidikan sesuai amanat konstitusi,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (31/7/2026).
Lewat putusan yang dibacakan pada 30 Juli 2026, MK meminta pemerintah memisahkan pendanaan Program MBG dari anggaran pendidikan secara bertahap. Targetnya, skema baru mulai diterapkan di APBN 2027 dan paling lambat rampung pada APBN 2028.
Nah, di sinilah tantangan berikutnya muncul. Selama ini, porsi terbesar dana MBG masih berasal dari fungsi pendidikan. Artinya, setelah dipisahkan, pemerintah harus putar otak cari sumber anggaran baru supaya program makan bergizi tetap jalan tanpa bikin dunia pendidikan kehilangan “jatahnya”.
Hetifah menyebut ada beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan pemerintah. Mulai dari menambah pos anggaran baru, menggeser anggaran dari sektor lain di luar pendidikan, sampai memanfaatkan dana cadangan negara. Tapi, keputusan finalnya tentu masih harus dibahas bersama DPR dalam penyusunan RAPBN.
Buat Komisi X DPR RI, yang paling penting sekarang adalah memastikan anggaran pendidikan benar-benar balik ke jalurnya. Fokus utamanya bukan berubah-ubah, melainkan meningkatkan kualitas pembelajaran, menaikkan kesejahteraan guru, memperbaiki fasilitas pendidikan, dan memastikan semua anak Indonesia punya akses belajar yang sama.
Hetifah menegaskan, kalau ingin mencetak generasi yang kompetitif, investasi terbesar memang harus dimulai dari ruang kelas. Guru yang sejahtera, proses belajar yang berkualitas, dan fasilitas pendidikan yang merata dinilai jadi pondasi utama buat membangun sumber daya manusia Indonesia.
Komisi X DPR RI juga memastikan bakal mengawal putusan MK ini sampai benar-benar masuk ke dalam pembahasan APBN 2027. Pembahasan anggarannya sendiri akan dimulai setelah Presiden menyampaikan Nota Keuangan RAPBN 2027 pada pertengahan Agustus mendatang.
Nantinya, DPR dan pemerintah bakal membahas skema pendanaan MBG sekaligus memastikan anggaran pendidikan tetap utuh sesuai amanat konstitusi. Kalau proses ini berjalan sesuai rencana, pendidikan nggak lagi harus “berbagi porsi” dengan program lain.
Buat Komisi X DPR RI, putusan MK ini bukan cuma soal memisahkan anggaran, tapi juga soal mengembalikan fokus. Karena kalau pendidikan mau maju, maka anggarannya juga harus benar-benar dipakai buat bikin kualitas belajar makin ngebut, bukan malah terpecah ke kebutuhan lain.
