Manusiasenayan.id – Ngomongin soal pendidikan tinggi di Indonesia, ternyata masih ada satu masalah yang belum benar-benar beres: akses yang setara buat dosen di daerah. Hal inilah yang disorot Anggota Komisi X DPR RI Dewi Coryati saat rapat kerja dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Menurut Dewi, dosen-dosen dari kampus daerah sering kali harus kerja ekstra keras kalau mau lanjut kuliah S3 lewat program beasiswa pemerintah. Bukan karena mereka kurang mampu, tapi karena mereka harus bersaing langsung dengan peserta dari kampus-kampus besar yang sudah punya banyak fasilitas, jaringan riset kuat, dan rekam jejak akademik yang lebih mapan.
Saat ini pemerintah memang sudah menyediakan sejumlah program pendanaan pendidikan lanjut, salah satunya Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI). Tapi menurut Dewi, sistem yang sepenuhnya mengandalkan persaingan terbuka belum tentu bisa menjawab persoalan yang dihadapi dosen di luar pusat-pusat pendidikan utama.
Ibarat lomba lari, semua peserta memang start dari garis yang sama. Tapi kenyataannya, ada yang sudah punya sepatu terbaik, pelatih profesional, dan trek latihan lengkap. Sementara yang lain harus berjuang dengan fasilitas yang jauh lebih terbatas. Nah, kondisi seperti itulah yang menurut Dewi masih dirasakan banyak dosen daerah.
Politisi Fraksi PAN itu mencontohkan Bengkulu. Meski bukan daerah 3T atau wilayah yang masuk kategori tertinggal, tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di daerah tetap terasa. Akses terhadap sumber daya akademik, kolaborasi riset, hingga kesempatan pengembangan kapasitas masih belum sepenuhnya setara dengan kampus-kampus besar di kota utama.
Karena itu, Dewi mendorong pemerintah untuk mulai memikirkan kebijakan afirmatif atau jalur khusus bagi dosen daerah yang selama ini relatif kurang mendapatkan kesempatan yang sama.
Menurutnya, langkah ini bukan soal memberi perlakuan istimewa, melainkan menciptakan kesempatan yang lebih adil. Sebab kalau semua peserta dipaksa bertanding dengan kondisi yang berbeda jauh, hasil akhirnya tentu sulit disebut setara.
“Dosen-dosen dari daerah yang masih termarjinalkan juga perlu mendapat perhatian. Kalau ada affirmative action, kualitas pendidikan tinggi bisa lebih merata di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Bagi Dewi, pemerataan pendidikan tinggi tidak boleh hanya berputar di kampus-kampus besar. Kampus daerah juga harus ikut naik kelas. Sebab di sanalah banyak generasi muda Indonesia ditempa dan dipersiapkan untuk masa depan.
Kalau akses pendidikan doktoral bisa dibuka lebih luas, bukan cuma dosennya yang berkembang. Kampus daerah juga bisa makin kompetitif, kualitas pembelajaran meningkat, dan pemerataan pendidikan nasional bukan lagi sekadar slogan.
Karena pada akhirnya, pendidikan berkualitas seharusnya nggak cuma dinikmati kampus-kampus besar. Dosen daerah juga berhak punya panggung yang sama untuk berkembang.
