Manusiasenayan.id – Anggota Komisi XII DPR RI, Cornelis, mengingatkan bahwa investasi yang masuk ke Indonesia seharusnya tidak hanya fokus mengeruk sumber daya alam. Menurutnya, investasi wajib menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, daerah, hingga pembangunan nasional secara berkelanjutan.
Pernyataan itu disampaikan Cornelis usai mengikuti Rapat Kerja Komisi XII DPR RI bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan P. Roeslani, dalam agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Menurut Cornelis, target investasi nasional yang dipasang pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen bukan perkara mudah. Karena itu, seluruh pihak perlu bergerak bersama dan memberikan dukungan agar target tersebut bisa tercapai.
Ia menilai langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional sudah berada di jalur yang tepat. Dukungan terhadap program strategis maupun penguatan anggaran dinilai menjadi bagian penting untuk menarik lebih banyak investor berkualitas ke Indonesia.
“Target ini tentu tidak mudah. Karena itu, upaya Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam menjaga iklim investasi nasional patut mendapat dukungan, termasuk melalui penguatan anggaran dan program-program strategis,” kata Cornelis.
Di sisi lain, mantan Gubernur Kalimantan Barat tersebut menegaskan bahwa Indonesia memang memiliki daya tarik besar di mata investor global. Namun, pemerintah tidak boleh hanya mengejar angka investasi yang tinggi. Yang jauh lebih penting adalah memastikan kualitas investasi yang masuk benar-benar memberikan dampak positif.
Menurutnya, investasi berkualitas harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah melalui program hilirisasi, memperkuat ekonomi daerah, dan menghadirkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Cornelis menegaskan Indonesia tidak membutuhkan investasi yang hanya datang untuk mengambil keuntungan dari kekayaan alam, lalu pergi tanpa meninggalkan manfaat. Apalagi jika pada akhirnya investasi tersebut justru memicu kerusakan lingkungan dan menimbulkan persoalan sosial di daerah.
“Kita tentu tidak menginginkan investasi yang hanya datang untuk mengambil kekayaan alam kita, tetapi tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan daerah,” tegasnya.
Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu juga menyebut arah kebijakan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang menitikberatkan pada investasi berkualitas dan berkelanjutan sudah sejalan dengan kebutuhan Indonesia saat ini.
Menurut Cornelis, Indonesia memang harus membuka peluang investasi seluas-luasnya. Namun, pintu tersebut tetap harus dijaga agar kepentingan nasional menjadi prioritas utama.
“Kita membuka pintu selebar-lebarnya bagi investasi, tetapi bukan untuk investasi yang mengambil kekayaan Indonesia tanpa meninggalkan manfaat. Kita menginginkan investasi yang tumbuh bersama masyarakat, memajukan daerah, menjaga lingkungan, dan memperkuat Indonesia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Cornelis juga menilai usulan kebutuhan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun Anggaran 2027 cukup rasional. Besarnya target investasi nasional membutuhkan dukungan anggaran yang memadai agar kapasitas kelembagaan semakin kuat.
Ia menekankan bahwa anggaran tersebut bukan sekadar belanja negara, melainkan bentuk investasi negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memastikan setiap investasi yang masuk benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat serta kemajuan daerah.
“Dukungan anggaran yang memadai merupakan investasi negara untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah,” pungkasnya.
