Manusiasenayan.id – Kalau belanja online aja banyak orang berburu promo biar lebih hemat, menurut Komisi XI DPR RI, belanja pemerintah juga harus punya prinsip yang sama: jangan boros. Bedanya, yang dihemat bukan uang pribadi, tapi uang rakyat yang ada di APBN.
Makanya, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin meminta LKPP terus ngegas menjalankan program konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Tujuannya simpel, yaitu bikin belanja negara lebih efisien supaya anggaran yang ada bisa dipakai buat hal-hal yang benar-benar penting, mulai dari pelayanan publik sampai pembangunan daerah.
Hal itu disampaikan Puteri saat Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama LKPP yang membahas Laporan Keuangan LKPP Tahun 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (16/7/2026).
Menurut Puteri, program konsolidasi pengadaan bukan barang baru. Bahkan, skema ini sudah terbukti ngirit anggaran negara dalam jumlah fantastis. Caranya dengan menggabungkan kebutuhan belanja dari banyak instansi yang membeli barang dengan spesifikasi serupa. Karena belinya bareng-bareng, harga jadi lebih murah dan prosesnya juga lebih efisien.
Puteri pun mengingatkan bahwa pada 2023 lalu, program tersebut sukses menciptakan efisiensi hingga Rp2,26 triliun. Sayangnya, angka itu belum muncul lagi dalam paparan terbaru LKPP.
“Biasanya LKPP selalu menyampaikan hasil efisiensi dari konsolidasi pengadaan. Terakhir tahun 2023 bisa mencapai Rp2,26 triliun. Nah, tadi datanya belum disampaikan, jadi kami berharap nanti bisa dilengkapi,” ujar Puteri.
Menanggapi hal itu, Kepala LKPP Sarah Sadiqa memastikan pihaknya masih terus gaspol menjalankan konsolidasi pengadaan, baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Hasilnya juga nggak main-main. Sepanjang 2025, konsolidasi pengadaan berhasil menciptakan potensi efisiensi sekitar Rp14,2 triliun di kementerian dan lembaga. Sementara di pemerintah daerah, efisiensinya mencapai sekitar Rp168,2 miliar.
Sarah menjelaskan, konsepnya sebenarnya sederhana. Misalnya beberapa kementerian sama-sama butuh laptop atau layar monitor dengan spesifikasi yang hampir sama. Daripada masing-masing belanja sendiri-sendiri, LKPP menggabungkan proses pengadaannya supaya lebih murah, lebih cepat, dan lebih praktis.
“Contohnya pengadaan laptop atau flat panel yang dibutuhkan Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, sampai Kementerian Agama. Kalau spesifikasinya mirip, akan kami konsolidasikan,” jelas Sarah.
Bukan cuma pemerintah pusat, daerah juga mulai ramai-ramai memanfaatkan skema ini. Bahkan menurut Sarah, pemerintah daerah justru paling sering meminta bantuan LKPP untuk melakukan konsolidasi pengadaan.
Hingga 2026, program tersebut sudah menghasilkan efisiensi sekitar Rp122 miliar dari 21 paket pengadaan. Angka itu diperkirakan masih bakal terus bertambah karena masih ada sejumlah proses konsolidasi yang berjalan.
Di sisi lain, Puteri juga mengingatkan bahwa urusan belanja pemerintah bukan cuma soal hemat, tapi juga soal tepat waktu. Ia menyoroti penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2025 mengalami penurunan hingga 65,39 persen.
Karena itu, ia meminta LKPP terus mengawal proses pengadaan di daerah agar proyek-proyek yang dibiayai APBN nggak molor. Menurutnya, kalau pengadaan berjalan lancar, pembangunan daerah juga bisa lebih cepat selesai dan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Harapannya, konsolidasi pengadaan nggak cuma bikin belanja negara makin hemat, tapi juga memastikan setiap rupiah dari APBN benar-benar dipakai secara efektif untuk membangun daerah dan meningkatkan kualitas layanan publik.
