Manusiasenayan.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sejatinya dibuat buat satu tujuan: bikin kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak, makin oke. Tapi menurut Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, jangan sampai niat baik itu malah bergeser jadi ajang cari untung.
Makanya, Gamal mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) buat ngatur ulang skema operasional MBG supaya balik ke jalur awal, yakni lebih berorientasi sosial daripada sibuk mikirin keuntungan bisnis.
Hal itu disampaikan Gamal dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX DPR RI bersama Koalisi MBG Watch di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurutnya, selama ini sistem insentif untuk mitra penyelenggara perlu dievaluasi. Jangan sampai orang ikut program karena tergiur profit, padahal yang paling penting adalah kualitas makanan bergizi buat masyarakat.
“Buat saya, fokusnya harus balik lagi ke tujuan awal. Program ini hadir buat meningkatkan gizi, bukan jadi ladang bisnis,” kira-kira begitu pesan yang ingin ditegaskan Gamal lewat usulannya.
Ia mengusulkan agar BGN mengubah pola insentif menjadi bantuan operasional layanan. Bahkan, opsi dapur MBG tanpa insentif juga dinilai layak dipertimbangkan. Dengan begitu, pihak yang terlibat benar-benar hadir karena ingin membantu masyarakat, bukan mengejar margin keuntungan.
Gamal juga mengajak pemerintah membuka ruang lebih luas bagi pondok pesantren, organisasi kemasyarakatan, hingga lembaga sosial untuk ikut menjalankan program MBG. Menurutnya, kalau semakin banyak elemen masyarakat dilibatkan, semangat gotong royong bakal lebih terasa.
“Dengan menghilangkan motif keuntungan, rasionalisasi insentif, refocus pada gizi, membuka opsi skema dapur tanpa insentif, serta mengubah insentif menjadi bantuan operasional layanan, maka membuka SPPG bukan lagi mencari untung, tetapi mendukung program pemerintah dengan semangat gotong royong,” tegas politisi Fraksi PKS itu.
Yang bikin Gamal makin menyoroti persoalan ini adalah respons saat beberapa dapur MBG sempat mengalami moratorium atau penghentian sementara.
Menurutnya, pihak yang paling ramai menyampaikan protes justru para investor, pengusaha, dan mitra penyelenggara. Sementara suara dari kelompok yang seharusnya menjadi penerima manfaat, seperti anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, justru nyaris tidak terdengar.
“Ketika dapur MBG di-moratorium, di-suspend, kenapa yang berteriak paling keras dan protes ke BGN adalah pengusaha, investor, mitra, bukan anak-anak sekolah, bukan ibu hamil, dan bukan ibu menyusui yang merupakan penerima manfaat program MBG,” ujarnya.
Bagi Gamal, kondisi itu jadi alarm kalau orientasi program perlu segera dibenahi. Jangan sampai yang paling sering dibahas malah soal investasi dapur, modal usaha, sampai margin keuntungan, sementara tujuan utamanya, yaitu memperbaiki gizi masyarakat, justru tenggelam.
Ia juga menilai, kalau skema MBG dibuat lebih social oriented, negara bisa lebih efisien dalam menggunakan anggaran. Dana yang ada bisa dialihkan buat meningkatkan kualitas menu, memperbaiki bahan makanan, dan memastikan penerima manfaat mendapat asupan gizi yang lebih baik.
Gamal optimistis, ketika orientasi profit mulai dikurangi, mitra yang memang cuma mengejar cuan akan mundur dengan sendirinya. Sebaliknya, ruang bakal terbuka buat lebih banyak komunitas, lembaga sosial, dan relawan yang memang ingin ikut menyukseskan program pemerintah dengan semangat pelayanan.
Karena pada akhirnya, menurut Gamal, MBG bukan soal siapa yang paling untung, tapi soal gimana sebanyak mungkin anak Indonesia bisa makan makanan bergizi setiap hari.
