Manusiasenayan.id – Kasus dugaan polisi yang justru nyemplung ke bisnis narkoba bikin publik geleng-geleng kepala. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, pun angkat suara. Ia mendesak Polri buat membongkar habis dugaan keterlibatan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasat Resnarkoba) Polres Tangerang Selatan, AKP Pardiman, dalam jaringan peredaran gelap narkotika.
Menurut Abdullah, perang melawan narkoba bakal sulit dipercaya kalau justru ada aparat yang diduga ikut bermain di belakang layar. Makanya, ia meminta Polri bergerak cepat, transparan, dan nggak kasih ruang sedikit pun buat praktik “main mata” dalam proses hukum.
Desakan itu muncul setelah Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri mengamankan AKP Pardiman bersama enam anggotanya, serta seorang anggota Polda Aceh. Buat Abdullah, kasus ini bukan sekadar soal oknum, tapi jadi tamparan keras yang harus dijawab dengan tindakan nyata.
“Kalau memang serius perang lawan narkoba, ya bersih-bersihnya juga harus dimulai dari dalam,” kira-kira begitu pesan yang ingin ditekankan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (28/7/2026), Abdullah meminta Polri membuka kasus ini seterang-terangnya. Jangan sampai ada fakta yang disimpan, apalagi kalau ada pihak lain yang ikut terlibat.
“Polri harus mengusut tuntas kasus ini. Jangan ada yang ditutup-tutupi dan jangan ada perlakuan khusus terhadap anggota yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba,” tegas Abdullah.
Politikus Fraksi PKB itu juga mengingatkan, kalau nanti dugaan tersebut terbukti benar, hukumannya nggak boleh cuma berhenti di meja sidang etik. Menurutnya, pemecatan saja belum cukup. Para oknum yang terbukti bersalah wajib diproses pidana sesuai aturan yang berlaku.
Buat Abdullah, semua orang harus diperlakukan sama di depan hukum. Mau masyarakat biasa, pejabat, atau aparat penegak hukum sekalipun, kalau terbukti terlibat dalam bisnis haram narkoba, ya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Ia menilai, keterlibatan aparat dalam jaringan narkotika bukan cuma merusak nama baik institusi. Dampaknya jauh lebih besar karena bisa bikin kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum makin terkikis. Padahal, dukungan masyarakat menjadi salah satu modal penting dalam memerangi peredaran narkoba.
Karena itu, Abdullah meminta proses hukum berjalan secara profesional, transparan, dan tanpa perlakuan istimewa. Menurutnya, publik harus melihat bahwa hukum benar-benar berlaku buat semua orang, bukan cuma buat rakyat kecil.
“Kalau terbukti terlibat, bukan hanya dipecat dari kepolisian, tetapi juga harus dijerat pidana. Tidak boleh ada toleransi terhadap polisi yang justru terlibat dalam peredaran narkoba,” tandasnya.
Bagi Abdullah, kasus ini bakal jadi ujian besar buat Polri. Kalau penanganannya tegas dan terbuka, kepercayaan masyarakat bisa tetap terjaga. Tapi kalau ada kesan ditutup-tutupi, bukan cuma citra institusi yang kena, melainkan juga semangat pemberantasan narkoba yang ikut dipertaruhkan.
