Manusiasenayan.id – Ngomongin dunia digital, persoalannya sekarang bukan cuma soal internet makin kencang atau jaringan makin luas. Di balik itu, ada juga masalah judi online, perlindungan anak, sampai wilayah yang masih susah dapat koneksi.
Hal ini jadi perhatian Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Cindy Monica. Ia menyoroti kesiapan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam menghadapi berbagai risiko yang muncul di ruang digital.
Cindy menyampaikan sorotan itu dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI bersama Kemenkomdigi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).
Menurut Cindy, pemerintah memang perlu terus gas membangun infrastruktur digital. Tapi, pembangunan jaringan juga harus dibarengi dengan pengawasan ruang digital yang kuat.
Pasalnya, Cindy melihat program pengembangan dan penguatan infrastruktur digital mendapat lebih dari separuh pagu anggaran. Sementara itu, alokasi untuk program teknis pengawasan ruang digital masih relatif kecil.
Nah, bagian ini yang menurut Cindy perlu dievaluasi.
Sebab, ancaman di ruang digital terus berkembang. Mulai dari judi online, persoalan perlindungan anak, sampai berbagai risiko digital lainnya. Karena itu, kemampuan pengawasan pada 2027 harus ikut naik level.
“Sejauh mana kapasitas pengawasan di tahun 2027 ini bisa memadai untuk menghadapi judi online, perlindungan anak, maupun risiko digital yang terus berkembang?” ujar Cindy.
Bukan cuma urusan pengawasan, Cindy juga menyoroti masalah klasik yang sampai sekarang masih dirasakan masyarakat, yaitu blank spot dan kualitas internet yang belum merata.
Saat turun langsung ke sejumlah daerah, Cindy menemukan masih ada masyarakat yang harus membeli voucher internet seharga Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam.
Masalahnya, bayar segitu belum tentu langsung dapat koneksi yang luas. Cindy mengatakan jangkauannya bahkan hanya sekitar maksimal 500 meter dari titik akses.
“Kita masih banyak sekali menghadapi persoalan blank spot dan juga kualitas internet konektivitas. Di beberapa daerah saat saya turun, bahkan saya sendiri masih menghadapi membeli voucher internet Rp5 ribu sampai Rp6 ribu per jam, dan itu pun di titiknya hanya mencakup maksimal 500 meter,” katanya.
Karena itu, Cindy menilai ukuran keberhasilan pembangunan digital jangan cuma dilihat dari berapa banyak infrastruktur yang dibangun.
Yang lebih penting, kata dia, adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan internet yang berkualitas, terjangkau, dan bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari.
Cindy pun meminta penyesuaian anggaran mempertimbangkan kualitas layanan dan outcome yang dirasakan masyarakat.
“Penyesuaian anggaran perlu dilihat dari kualitas layanan dan outcome yang benar-benar bisa masyarakat kita rasakan, bukan hanya dari besarnya investasi, jumlah infrastruktur, atau luasnya cakupan jaringan,” tegas Cindy.
Intinya, pembangunan digital jangan cuma kelihatan keren di atas kertas. Jaringannya harus sampai, koneksinya harus oke, dan ruang digitalnya juga harus aman.
