Manusiasenayan.id – Industri game Indonesia lagi mau naik level. Pemerintah sekarang tengah menggodok aturan baru buat mempercepat perkembangan industri game nasional. Revisi Peraturan Presiden (Perpres) ini sudah dibahas bareng sekitar 25 kementerian dan lembaga dan sebentar lagi masuk tahap harmonisasi.
Targetnya nggak main-main. Pemerintah pengin ekosistem game dalam negeri makin solid, developer lokal makin berkembang, dan produk buatan Indonesia nggak cuma ramai dimainkan di sini, tapi juga bisa tembus pasar global.
Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan, pemerintah harus hati-hati menyusun aturan karena industri game berkembang super cepat. Kalau regulasinya nggak adaptif, bisa-bisa aturan malah ketinggalan zaman.
“Pembahasannya sudah berkali-kali dengan melibatkan 25 kementerian/lembaga, termasuk dengan Komdigi dan Kementerian Perdagangan. Sekarang tahapannya akan masuk ke tahapan harmonisasi,” ujar Riefky dalam acara Hari Game Indonesia (Hargai) di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).
Game Nggak Lagi Dipandang Sebelah Mata
Selain revisi Perpres, pemerintah juga sudah punya Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional atau Rindekraf 2025-2045.
Simpelnya, ini jadi semacam peta jalan ekonomi kreatif Indonesia untuk 20 tahun ke depan. Bagian pertama berisi arah besar dan strategi jangka panjang, sementara bagian lainnya berisi program yang lebih konkret untuk periode 2026-2029.
Di dalamnya, pemerintah sudah menyiapkan strategi soal pendanaan, pembiayaan, pemasaran, pelatihan, investasi, sampai pengembangan subsektor game.
Dan yang menarik, pemerintah nggak cuma ngurus game digital. Board game juga ikut masuk dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif nasional.
“Tidak hanya game digital, pemerintah memastikan board game juga masuk dalam rencana pengembangan ekonomi kreatif nasional,” kata Riefky.
Developer Daerah Juga Diajak Main
Pengembangan industri game juga nggak mau dipusatkan di Jakarta saja. Rindekraf mendorong kolaborasi Kementerian Ekonomi Kreatif dengan 22 kementerian dan lembaga, termasuk Komdigi dan Kementerian Perdagangan.
Kerja samanya bakal mencakup akses pendanaan, pemasaran, komersialisasi kekayaan intelektual atau IP, sampai perlindungan IP.
Pemerintah daerah juga bakal ikut turun tangan. Jadi, developer dan pegiat game di daerah punya tempat buat berkembang tanpa harus terus-terusan nunggu program dari pemerintah pusat.
“Kita tidak ingin semua pegiat board game maupun games digital semua lari ke asosiasi pusat, tetapi kita ingin pemerintah daerah bisa menjadi bapak asuhnya mereka juga,” ujar Riefky.
Pemerintah juga nggak mau pelaku industri yang sudah punya produk dan bisnis cuma dikasih program inkubasi. Mereka ingin pelaku yang sudah siap langsung masuk ke tahap akselerasi supaya bisnisnya makin besar.
Caranya, pelaku potensial bakal dikurasi bareng asosiasi. Setelah itu, mereka didorong dari level daerah ke nasional, lalu lanjut go international.
Seperti kata Riefky, target akhirnya simpel: “Local hero go national, national champion go global.”
Lewat revisi Perpres ini, pemerintah berharap industri game Indonesia nggak cuma tumbuh dari jumlah pemainnya, tapi juga dari kualitas developer, bisnis, IP, dan produknya.
Jadi, bukan cuma jago bikin game. Tapi juga jago bikin game yang bisa bersaing di level dunia.
