Manusiasenayan.id – Ngurus bantuan sosial alias bansos ke depan diharapkan nggak lagi jadi urusan yang bikin warga capek, keluar ongkos, dan bolak-balik kantor pemerintah. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, digitalisasi pelayanan publik harus punya manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Pesannya simpel: kalau sudah pakai teknologi, jangan cuma biar kelihatan canggih. Harus bikin hidup warga lebih gampang.
Meutya mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, digitalisasi bukan sekadar memindahkan proses manual ke aplikasi atau sistem online. Teknologi harus bisa memangkas waktu, biaya, sampai beban administrasi yang selama ini bikin masyarakat ribet.
Bayangin, kalau biasanya harus datang berkali-kali, antre, fotokopi dokumen, atau menyerahkan data yang sama berulang kali, semuanya bisa dipangkas lewat sistem digital. Nah, di situlah digitalisasi benar-benar terasa gunanya.
Menurut Meutya, pelayanan pemerintah harus berubah dari yang panjang dan berbelit menjadi lebih cepat, simpel, dan gampang diakses. Masyarakat nggak perlu lagi keluar ongkos perjalanan cuma buat mengurus sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan secara digital.
Komdigi pun terus memperkuat infrastruktur dan ekosistem digital. Konektivitas diperluas, infrastruktur dibuat makin andal, dan keamanan sistem terus diperkuat supaya layanan digital pemerintah nggak cuma bisa diakses sebagian orang, tapi bisa menjangkau masyarakat secara lebih merata.
Salah satu contohnya ada di pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Saat ini, digitalisasi pendaftaran bansos sudah berjalan di 153 kabupaten dan kota pada 38 provinsi.
Lebih dari 3 juta keluarga sudah masuk ke sistem tersebut. Angka ini nantinya diarahkan menuju target 49 juta keluarga atau lebih dari separuh keluarga Indonesia saat implementasi nasional.
Yang menarik, sistem ini juga bisa bikin pengeluaran warga lebih ringan. Sebelumnya, keluarga yang mengurus pendaftaran bansos bisa mengeluarkan sekitar Rp150 ribu untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, sampai waktu kerja yang hilang.
Sekarang, prosesnya diarahkan bisa dilakukan secara digital tanpa biaya-biaya tersebut.
Presiden Prabowo sebelumnya juga menyoroti digitalisasi perlindungan sosial dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI di Jakarta, Jumat (14/8).
Prabowo menegaskan, warga yang membutuhkan bantuan nggak seharusnya keluar duit hanya untuk membuktikan dirinya tidak mampu. Pemeriksaan kelayakan penerima bansos yang sebelumnya bisa makan waktu 75 sampai 200 hari kini ditargetkan selesai dalam hitungan menit.
Ke depan, digitalisasi bakal diperluas ke berbagai program bansos, bantuan pemerintah, hingga subsidi. Tujuannya jelas: bantuan lebih tepat sasaran, proses lebih transparan, dan urusan warga makin sat-set.
