Manusiasenayan.id – Kalau biasanya nama anggota DPR muncul sekilas di timeline, tiga nama ini lumayan sering nyangkut saat isu yang mereka pegang lagi panas-panasnya. Mulai dari urusan hukum, perdagangan, sampai pemasyarakatan, masing-masing punya arena sendiri. Yuk, kenalan lebih dekat sama tiga ketua komisi yang lagi jadi sorotan.
Habiburokhman: Hukum Jangan Sampai Kasih Celah
Kalau ngomongin isu hukum di DPR, nama Habiburokhman cukup sering muncul. Politisi Fraksi Partai Gerindra ini dipercaya menjadi Ketua Komisi III DPR RI, komisi yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan.
Salah satu isu yang lagi dikawal adalah RUU Perampasan Aset. Pada Juli 2026, Komisi III melanjutkan pembahasannya dengan melibatkan advokat dan akademisi. Habiburokhman menekankan pentingnya partisipasi publik supaya aturan ini matang dan nggak asal kebut.
Yang jadi perhatian? Jangan sampai aturan yang niat awalnya buat memperkuat pemberantasan korupsi malah membuka ruang abuse of power. Ia menilai aturan tersebut harus dirancang hati-hati agar nggak berubah menjadi alat politik atau disalahgunakan oknum penegak hukum.
Selain itu, Habiburokhman juga ikut mengawal reformasi Polri melalui pembahasan RUU Polri yang diarahkan untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme kepolisian.
Anggia Erma Rini: Ekonomi Harus Ikut Ngebut
Geser ke Komisi VI. Ada Anggia Erma Rini, politisi Fraksi PKB yang dipercaya sebagai Ketua Komisi VI DPR RI. Wilayah kerjanya dekat banget dengan kehidupan ekonomi: perdagangan, BUMN, investasi, sampai persaingan usaha.
Salah satu agenda yang mencuri perhatian adalah pengawalan CEPA Indonesia-Kanada. Pada Juli 2026, Anggia membahas hubungan perdagangan kedua negara, termasuk ekspor-impor serta persiapan implementasi kerja sama ekonomi tersebut.
Sederhananya, kerja sama dagang jangan cuma kelihatan keren di atas kertas. Harapannya, peluang perdagangan makin terbuka dan kepentingan ekonomi Indonesia tetap aman.
Willy Aditya: Lapas Jangan Cuma Jadi Wacana
Sementara itu, ada Willy Aditya, politisi Fraksi NasDem sekaligus Ketua Komisi XIII DPR RI. Komisi ini berkaitan dengan HAM, hukum, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Pada Juni 2026, Willy mendorong pembenahan sistem pemasyarakatan dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, berbagai temuan dan rekomendasi jangan berhenti sebagai bahan diskusi, tetapi harus diterjemahkan menjadi solusi yang aplikatif.
Komisi XIII juga ingin melihat persoalan lapas secara lebih utuh, termasuk menghadirkan akademisi, peneliti, organisasi masyarakat sipil, dan pihak yang terlibat langsung dalam pembinaan warga binaan.
Jadi, kalau dibikin bahasa tongkrongan: masalah lapas jangan cuma dibahas berulang-ulang. Harus ada jalan keluar yang beneran jalan.
Tiga ketua, tiga medan. Habiburokhman di hukum, Anggia di ekonomi, dan Willy di HAM serta pemasyarakatan. Isunya beda, tapi semuanya punya satu benang merah: kerja DPR harus terasa, bukan cuma ramai di ruang rapat.
