Manusiasenayan.id – Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir punya pesan cukup jelas buat Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah. Jangan cuma mantengin data.
Tim ini diminta lebih aktif membaca masalah ekonomi di daerah. Bukan sekadar datang, catat, kumpulin data, lalu selesai. Mereka harus bisa menemukan masalahnya, menentukan langkah yang pas, dan ikut ngawal penyelesaiannya.
“Bapak/Ibu sekalian penanggung jawab wilayah bukan sekadar hanya mengumpulkan data, tetapi kita harus dapat poin untuk penyelesaian masalah ekonomi di daerah itu,” ujar Tomsi dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Pesan itu disampaikan Tomsi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Penyusunan dan Pemaparan Rencana Kerja Tim Pemantauan Percepatan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah menuju target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Rapat tersebut berlangsung di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta, Jumat (4/9/2026).
Menurut Tomsi, tim punya tugas buat memantau perkembangan ekonomi sesuai kondisi masing-masing daerah. Jadi, pendekatannya enggak bisa asal copy-paste dari satu daerah ke daerah lain.
Wilayah yang dikawal juga cukup luas. Mulai dari provinsi sampai kabupaten dan kota. Tim harus mengumpulkan informasi, mengecek ulang data yang diberikan pemerintah daerah (Pemda), kemudian menganalisis dan mengevaluasinya.
Nah, setelah tahu masalahnya, tim juga enggak boleh cuma bilang, “Oke, ini masalahnya.” Harus lanjut ke “terus solusinya apa?”
Ada sembilan langkah yang perlu dikawal untuk mendorong ekonomi daerah. Mulai dari mempercepat realisasi APBD dan APBN, mempercepat proyek infrastruktur pemerintah, menjaga harga bahan pokok, sampai mencegah ekspor dan impor ilegal.
Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memperluas lapangan kerja, meningkatkan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan sesuai potensi lokal, menggenjot industri manufaktur, serta mempermudah perizinan perusahaan.
Dari sembilan langkah itu, tiap daerah diminta memilih setidaknya tiga yang paling penting. Pilihannya harus disesuaikan dengan potensi dan masalah masing-masing daerah.
Tomsi menegaskan, cara menangani ekonomi daerah enggak bisa disamaratakan.
“Tidak semua daerah membutuhkan obat yang sama. Diagnosis [pasti] berbeda, maka intervensinya juga harus berbeda-beda,” katanya.
Biar diagnosisnya enggak meleset, Tomsi meminta BPS daerah ikut hadir dalam koordinasi antara tim dan Pemda. BPS punya peran penting untuk memastikan data yang disampaikan Pemda memang sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Ujung-ujungnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan cuma soal bikin angka statistik kelihatan bagus.
Tomsi ingin pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat. Caranya lewat investasi yang tumbuh, lapangan kerja yang makin terbuka, pendapatan masyarakat yang meningkat, dan kesejahteraan yang ikut naik.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak menciptakan pekerjaan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi investasi, lapangan kerja, pendapatan masyarakat, dan kesejahteraan,” pungkasnya.
