Manusiasenayan.id – Layanan kesehatan di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, diminta jangan cuma jalan, tapi juga makin nendang. Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mendorong pemerintah memperkuat fasilitas kesehatan, menambah alat kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) kesehatan.
Dorongan itu disampaikan Ade saat Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kulon Progo, Jumat (4/9/2026). Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang dinilai serius memberikan jaminan kesehatan buat warganya.
Ade menyoroti komitmen Pemkab Kulon Progo yang mengalokasikan hampir Rp14 miliar setiap tahun dari APBD untuk memberikan perlindungan kesehatan melalui kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurut Ade, komitmen tersebut juga kelihatan dari capaian Universal Health Coverage (UHC) Kulon Progo yang sudah mencapai 99,15 persen. Sementara itu, tingkat keaktifan kepesertaan mencapai 93 persen dan sudah mencakup lebih dari 455 ribu masyarakat.
Buat Ade, angka tersebut menunjukkan pemerintah daerah nggak main-main dalam memberikan perlindungan kesehatan. Terutama buat masyarakat miskin, kurang mampu, dan kelompok rentan yang memang membutuhkan dukungan.
Nah, setelah capaian itu, Ade menilai pemerintah pusat juga perlu ikut turun tangan. Ia mendorong adanya dukungan berupa revitalisasi fasilitas kesehatan, tambahan alat kesehatan, sampai beasiswa untuk SDM kesehatan yang berasal dari putra-putri Kulon Progo.
“Reward-nya dalam bentuk program atau revitalisasi atau tambahan alat-alat kesehatan serta beasiswa bagi para sumber daya manusia kesehatan yang berasal dari putra-putri Kulon Progo sendiri,” tegas Ade.
Menurutnya, dukungan tersebut bisa jadi langkah konkret agar kualitas layanan kesehatan di Kulon Progo terus naik. Jadi, bukan hanya kepesertaannya yang tinggi, tetapi pelayanannya juga harus ikut maksimal.
Ade juga mengangkat persoalan lain yang nggak kalah penting, yaitu cleansing data kepesertaan BPJS Kesehatan. Data penerima bantuan perlu terus diperbarui supaya bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang tepat.
Pemutakhiran data itu nantinya akan dirampungkan dan diformulasikan menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Prosesnya melibatkan banyak sumber, mulai dari data keluarga yang dihimpun lewat RT dan RW, data kependudukan Dukcapil, sampai data Badan Pusat Statistik (BPS).
Ade meminta proses pembaruan data dilakukan secara rutin, bahkan setiap bulan. Tujuannya sederhana, supaya perubahan kondisi masyarakat seperti kelahiran dan kematian nggak ketinggalan dalam pencatatan.
Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Kulon Progo Ernawati Sukeksi mengatakan pihaknya juga membantu masyarakat yang kepesertaan PBI JK-nya dinonaktifkan. Warga bisa mengajukan reaktivasi melalui usulan kalurahan, yang kemudian diverifikasi Dinsos PPPA sebelum rekomendasi diterbitkan.
Untuk kondisi yang mendesak, proses reaktivasi bahkan bisa dikebut. Ernawati menyebut layanan tersebut dapat selesai dalam hitungan jam atau maksimal 24 jam.
Ade pun meminta Kementerian Kesehatan memberikan perhatian kepada daerah yang sudah menunjukkan komitmen lewat alokasi APBD untuk jaminan kesehatan.
Intinya, Ade ingin komitmen Kulon Progo nggak berhenti di angka UHC yang tinggi. Fasilitas harus makin oke, alat kesehatan harus tersedia, SDM harus makin kuat, dan masyarakat harus benar-benar merasakan dampaknya.
