Manusiasenayan.id – Ngomongin pangan dan sumber daya alam, ternyata bukan cuma soal produksi sebanyak-banyaknya. Komisi IV DPR RI mengingatkan, pembangunan juga harus mikirin lingkungan dan yang paling penting, manfaatnya harus benar-benar terasa buat masyarakat.
Pesan ini muncul dalam rangkaian Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga, Rabu (16/9/2026).
Ada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, Badan Karantina Indonesia, sampai Badan Pangan Nasional yang ikut membahas rencana anggaran dan program kerja 2027.
Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto mengatakan, ketahanan pangan harus dibangun secara berkelanjutan. Jadi, pemerintah nggak bisa cuma ngejar hasil panen atau produksi, tetapi juga harus melihat kondisi ekosistem, sumber daya alam, dan kebutuhan masyarakat.
“Anggaran tahun 2027 harus digunakan untuk memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi masyarakat, perekonomian, dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan,” ujar Siti dalam rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Kehutanan Dapat Rp8,692 Triliun
Dalam rapat bersama Kementerian Kehutanan, Komisi IV menyetujui pagu anggaran Rp8,692 triliun untuk 2027.
Dana tersebut bakal digunakan untuk sejumlah program, mulai dari penjagaan hutan, pemulihan ekosistem, perhutanan sosial, sampai pemberdayaan masyarakat.
Komisi IV juga menyoroti masalah karhutla alias kebakaran hutan dan lahan. Pencegahan dinilai perlu dilakukan sebelum api keburu membesar.
Caranya antara lain lewat mitigasi dini, penguatan Manggala Agni, pengelolaan tata air gambut, serta pelibatan masyarakat melalui program Masyarakat Peduli Api.
Pertanian Dapat Rp28 Triliun
Nah, sektor pertanian juga mendapat perhatian besar.
Komisi IV menyetujui anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp28,019 triliun untuk 2027.
Anggaran ini diharapkan mendukung program menuju swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Komisi IV mendorong penguatan sarana produksi, infrastruktur pertanian, dan kemampuan sumber daya manusia di sektor pertanian.
Sederhananya, jangan sampai pemerintah cuma minta produksi naik, tapi fasilitas dan kemampuan petaninya nggak ikut diperkuat.
Pangan dan Karantina Ikut Diperkuat
Badan Pangan Nasional mendapat pagu Rp161,9 miliar untuk 2027.
Anggaran tersebut akan mendukung ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga, cadangan pangan pemerintah, serta penanganan masalah pangan dan gizi.
Sementara itu, Badan Karantina Indonesia mendapat Rp1,705 triliun.
Dana ini akan mendukung pengawasan lalu lintas komoditas dan mencegah penyebaran hama serta penyakit yang bisa mengganggu sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan pangan.
KKP Dapat Rp16,653 Triliun
Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi IV menyetujui Rp16,653 triliun.
Pembahasannya mencakup pengelolaan kelautan dan perikanan, peningkatan nilai tambah serta daya saing industri, hingga kualitas lingkungan hidup.
Dari semua pembahasan itu, Komisi IV menegaskan satu hal. Anggaran 2027 harus punya dampak nyata.
Produksi pangan perlu ditingkatkan. Petani dan masyarakat perlu mendapat manfaat. Di saat yang sama, hutan, laut, dan sumber daya alam juga harus tetap dijaga.
Jadi, pembangunan bukan sekadar soal berapa banyak uang yang digelontorkan, tetapi juga soal seberapa besar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat.
