Manusiasenayan.id – Ngomongin stunting, jangan sampai pemerintah cuma sibuk ngejar angka. Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene mengingatkan, persoalan stunting harus dilihat dari kondisi masyarakat secara langsung. Salah satu yang paling basic adalah air bersih dan sanitasi layak.
Felly menyampaikan sorotan itu setelah Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi IX membahas banyak hal. Mulai dari pengelolaan kependudukan, bonus demografi, sampai evaluasi penanganan Keluarga Berisiko Stunting (KRS).
Menurut Felly, program pemerintah boleh saja punya target tinggi. Tapi, jangan sampai target tersebut cuma bagus di atas kertas. Pemerintah juga harus bisa menjelaskan dari mana datanya dan apakah target tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi warga.
“Jangan kita cuma lip service. Programnya mungkin bagus, tapi seberapa target yang bisa dicapai. Makanya, tadi saya juga tanya masalah data, ini data dari mana,” kata Felly.
Felly kemudian menyoroti persoalan yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya besar: air bersih.
Menurutnya, susah bicara soal peningkatan kesehatan masyarakat kalau masih ada warga yang belum punya akses air bersih dan sanitasi yang layak.
“Mari kita fokuskan dulu air bersih. Jangan negara sudah sekian puluh tahun merdeka, tapi masyarakat air pun belum merdeka,” tegasnya.
Bukan cuma teori. Felly mengaku menemukan langsung persoalan tersebut saat turun ke daerah pada masa reses.
Ia menemukan masyarakat yang masih menggunakan air sumur yang berpotensi tercemar. Salah satu penyebabnya adalah kondisi sanitasi yang buruk dan jarak sumur yang terlalu dekat dengan tempat pembuangan limbah rumah tangga.
Bahkan, Felly menyebut dirinya menemukan jentik dan ulat di dalam air yang dikonsumsi masyarakat.
“Ini nyata, ini real yang saya dapatkan,” ungkapnya.
Buat Felly, kondisi seperti ini menunjukkan bahwa penanganan stunting memang nggak bisa berdiri sendiri. Air bersih, sanitasi, kesehatan, sampai kondisi keluarga harus ditangani bareng-bareng.
Ia juga menyoroti persoalan administrasi kependudukan. Masih ada masyarakat miskin yang belum memiliki KTP. Ada pula pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi.
Masalah ini jangan dianggap sepele. Administrasi kependudukan berkaitan dengan kepastian hukum dan dokumen anak.
Felly turut mempertanyakan sistem pendataan daring yang digunakan Tim Pendamping Keluarga (TPK). Ia meminta pemerintah memastikan data yang digunakan valid dan berkelanjutan, sehingga kebijakan benar-benar berdasarkan kondisi warga di lapangan.
Soal anggaran desa juga ikut disorot. Felly meminta pemerintah pusat membantu desa menentukan mana kebutuhan yang harus didahulukan.
Jangan sampai anggaran habis untuk banyak program, sementara kebutuhan paling dasar seperti air bersih dan sanitasi malah kelewat.
“Jangan bicara tinggi soal angka capaian stunting kalau hal mendasar seperti air bersih saja belum bisa,” pungkas Felly.
Sorotan ini makin relevan setelah Kemendukbangga/BKKBN memaparkan data terbaru dalam rapat. Dari 8,12 juta Keluarga Berisiko Stunting, sebanyak 2,93 juta keluarga masih memiliki jamban tidak layak. Sementara itu, 1,74 juta keluarga belum punya akses air minum yang layak.
Tantangan lainnya juga masih ada. Angka kehamilan tidak diinginkan mencapai 14 persen, lebih tinggi dari target maksimal 12,6 persen. Cakupan pelayanan KB pascapersalinan juga baru mencapai 44,80 persen, sedangkan targetnya 57 persen.
Jadi, pesan Felly cukup jelas: jangan cuma kejar angka stunting. Bereskan juga kebutuhan dasar warga.
