Manusiasenayan.id – Suara masyarakat Indonesia Timur jangan sampai kalah saing cuma gara-gara kalah jumlah! Lewat Pusat Opini Publik, Demokrasi, dan Pembangunan (PODIUM), Universitas Hasanuddin (Unhas) ingin memastikan aspirasi masyarakat dari kawasan timur Indonesia makin didengar dan nggak cuma jadi penonton dalam urusan pembangunan nasional.
PODIUM resmi diluncurkan di Unhas Hotel and Convention, Rabu (21/10/2026). Pusat survei di bawah naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Unhas ini hadir buat menangkap suara masyarakat lewat survei dan kajian ilmiah yang lebih akurat.
Rektor Unhas, Jamaluddin Jompa, mengatakan bahwa pembangunan dan demokrasi harus melibatkan suara dari berbagai kelompok masyarakat. Jangan sampai, suara kelompok mayoritas terus mendominasi, sementara aspirasi masyarakat di wilayah tertentu malah kurang terdengar.
Menurut pria yang akrab disapa Prof JJ itu, data yang akurat dan representatif penting banget buat memahami kondisi masyarakat yang sebenarnya. Dengan begitu, pemerintah bisa menyusun kebijakan yang sesuai kebutuhan, bukan sekadar mengandalkan asumsi.
“Jangan sampai ada kelompok masyarakat atau wilayah yang tidak terwakili dalam survei,” tegas Jamaluddin.
Ia menjelaskan, PODIUM bukan sekadar tempat mengumpulkan angka, bikin grafik, lalu menyusun laporan. Lebih dari itu, hasil survei harus bisa membantu publik memahami persoalan yang terjadi di tengah masyarakat.
Jamaluddin juga menegaskan bahwa PODIUM nggak dibentuk untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Lembaga ini diharapkan tetap independen dan menghasilkan informasi objektif yang bisa dimanfaatkan masyarakat maupun para pengambil kebijakan.
Ke depannya, PODIUM bakal didorong untuk menggelar survei secara berkala. Tujuannya, memantau perubahan opini masyarakat sekaligus melihat apakah kebijakan pemerintah sudah berjalan sesuai harapan atau masih perlu dibenahi.
Kampus Makin Dipercaya, DPR Masih di Bawah Media Sosial
Dalam acara peluncuran tersebut, Kepala PODIUM Unhas, Imam Mujahidin Fahmid, turut memaparkan hasil survei mengenai kondisi dan suara masyarakat Indonesia Timur.
Salah satu temuan yang cukup menarik adalah soal saluran aspirasi yang dipercaya masyarakat. Ternyata, media sosial berada di posisi teratas dengan angka sekitar 34%, disusul perguruan tinggi sebesar 33%. Sementara itu, DPR memperoleh sekitar 21% dan DPD sekitar 10%.
Artinya, media sosial dan kampus punya tempat tersendiri buat masyarakat menyuarakan pendapat. Bahkan, tingkat kepercayaan terhadap perguruan tinggi hanya terpaut satu persen dari media sosial.
Menurut Imam, kondisi ini jadi sinyal bahwa kampus punya peluang besar untuk ikut memperkuat demokrasi. Perguruan tinggi nggak cukup cuma sibuk di ruang kelas atau berkutat dengan penelitian. Hasil kajiannya juga perlu hadir untuk membantu masyarakat memahami masalah dan mendorong kebijakan yang lebih tepat.
Ia menekankan pentingnya pendekatan evidence-based, alias mengambil keputusan berdasarkan bukti dan data, bukan sekadar opini atau asumsi yang belum tentu benar.
Tapi, ada temuan lain yang nggak kalah serius. Berdasarkan survei yang dipaparkan Imam, 70% responden Indonesia Timur menilai penerapan hukum kurang adil atau tidak adil.
Selain itu, masyarakat juga belum sepenuhnya yakin bakal mendapat jaminan keamanan ketika menyampaikan kritik. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan hukum dan ruang aman untuk berpendapat masih perlu mendapat perhatian.
Lewat PODIUM, Unhas berharap suara masyarakat Indonesia Timur nggak cuma berhenti di hasil survei. Aspirasi tersebut diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan.
Soalnya, demokrasi bukan cuma soal siapa yang suaranya paling kencang atau paling banyak. Semua masyarakat berhak didengar dan diperhitungkan!
