Manusiasenayan.id – Program pemerintah jangan cuma ramai dibahas, tetapi manfaatnya juga harus benar-benar dirasakan masyarakat. Anggota DPR RI Ahmad Irawan mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga dana transfer ke daerah.
Menurut politikus Fraksi Partai Golkar ini, pembenahan tersebut penting agar program prioritas pemerintah berjalan lebih efektif, transparan, dan mampu menjawab kritik publik. Apalagi, sejumlah kebijakan strategis dinilai belum mendapat perhatian yang semestinya karena sosialisasi yang kurang maksimal dan informasi keliru yang beredar di masyarakat.
Ahmad menyampaikan pandangannya dalam Dialektika Demokrasi bertema “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, Hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ia menegaskan, partai-partai koalisi punya tanggung jawab bersama untuk mengawal pemerintahan agar kebijakannya benar-benar berdampak positif bagi rakyat.
“Tanggung jawab kami sama besarnya dengan Partai Gerindra dan partai-partai koalisi lainnya untuk menyukseskan pemerintahan ini,” kata Ahmad.
Reforma Agraria Jangan Cuma Urus Sertifikat
Dalam urusan reforma agraria, Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus membagikan sertifikat tanah. Pemerintah juga perlu menyelesaikan konflik agraria, menyelaraskan data pertanahan, dan memperkuat koordinasi antarkementerian.
Menurutnya, kebijakan satu data menjadi langkah penting untuk menyatukan informasi antarinstansi. Dengan begitu, masyarakat bisa memperoleh kepastian hukum terkait penguasaan lahan tanpa harus terus berhadapan dengan persoalan yang berlarut-larut.
MBG dan KDMP Harus Tepat Sasaran
Ahmad menilai program MBG punya tujuan penting untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Namun, pemerintah tetap harus memperketat pengawasan anggaran dan pelaksanaan program. Jika ditemukan penyimpangan, aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai aturan.
Ia juga mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap pemenuhan gizi masyarakat. Ahmad menyebut anggaran MBG telah mengalami penyesuaian dari lebih dari Rp360 triliun menjadi sekitar Rp240 triliun. Angka tersebut tetap perlu dicocokkan dengan dokumen anggaran resmi.
Sementara itu, pemerintah didorong segera mengoperasikan Koperasi Desa Merah Putih. Ahmad melihat koperasi ini berpotensi membantu distribusi barang bersubsidi dan kebutuhan logistik di desa.
“Kami ingin mendorong agar Koperasi Desa Merah Putih segera beroperasi, supaya publik bisa melihat bahwa apa yang kita bangun selama ini memang memberikan manfaat,” ujarnya.
Daerah Harus Lebih Mandiri
Ahmad turut menyoroti ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pusat. Ia menyebut kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) di banyak daerah masih sekitar 10 persen dari APBD.
Karena itu, pemerintah daerah perlu lebih inovatif, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kemandirian fiskal. Ia juga mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru mengumumkan kebijakan yang belum matang karena bisa memicu kebingungan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
Di tengah tekanan geopolitik global, Ahmad menilai kebijakan mempertahankan subsidi dan kompensasi energi menunjukkan upaya pemerintah melindungi masyarakat dari beban ekonomi.
Pada akhirnya, Ahmad menegaskan evaluasi pemerintahan tidak boleh berhenti sebagai bahan diskusi. Pemerintah perlu menerjemahkannya menjadi perbaikan nyata, memperkuat transparansi, dan memastikan pengawasan berjalan efektif agar kepercayaan publik tetap terjaga.
