Manusiasenayan.id – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan. Sejumlah program mulai menunjukkan hasil, tetapi masih ada pekerjaan rumah yang perlu diberesin. Anggota DPR RI Mardani Ali Sera menyoroti tiga isu yang dekat banget dengan kehidupan masyarakat, yaitu harga pangan, anggaran daerah, dan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Catatan itu ia sampaikan dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Mengupas Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kebijakan yang Berpihak pada Rakyat, Ekonomi Kuat, hingga Kemandirian Nasional” di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Politikus Fraksi PKS ini menegaskan, sikap kritis terhadap pemerintah bukan berarti asal menentang. Menurutnya, capaian yang sudah bagus tetap perlu diapresiasi, sementara kebijakan yang masih punya kekurangan harus dievaluasi supaya manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.
“Kita ingin rakyat lebih diutamakan,” ujar Mardani.
Harga Pangan Jangan Cuma Aman di Beras
Mardani mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. Mulai dari produksi beras, ketersediaan pupuk, sampai kebijakan yang memungkinkan Indonesia tidak mengimpor beras.
Tapi, menurutnya, urusan pangan nggak bisa berhenti di situ. Stok beras boleh aman, tetapi masyarakat juga harus bisa membeli daging dan sumber protein lainnya tanpa bikin dompet makin menjerit.
“Di beras sudah oke, tetapi di daging kita masih jauh,” katanya.
Ia juga menyoroti penguasaan cadangan beras oleh Perum Bulog yang disebut masih sekitar 14–15 persen. Sementara itu, sebagian besar cadangan berada di tangan swasta. Dalam pemaparannya, Mardani turut menyebut harga beras di tingkat konsumen mencapai Rp15.000 per kilogram.
Karena itu, ia mendorong peran negara diperkuat dalam mengelola dan mendistribusikan bahan pokok. Tujuannya jelas: harga lebih terkendali, petani tetap terlindungi, dan masyarakat berpenghasilan rendah nggak makin terbebani biaya hidup.
Apalagi, akses terhadap makanan bergizi bukan perkara sepele. Urusan ini juga berkaitan dengan masalah stunting dan pemenuhan gizi masyarakat.
Anggaran Daerah Jangan Sampai Seret
Selain pangan, Mardani ikut menyoroti kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Sebagai anggota Komisi II DPR RI, ia menilai keterbatasan anggaran bisa bikin pemerintah daerah kesulitan menjalankan pembangunan dan memberikan pelayanan publik.
Masalahnya, daerah punya banyak kebutuhan yang harus dibiayai. Belum lagi, ia menyinggung pengangkatan sekitar 1,3 juta pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang turut membutuhkan dukungan anggaran untuk belanja pegawai.
Menurut Mardani, kebutuhan tersebut harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai anggaran daerah makin terbatas, sementara pelayanan yang dibutuhkan masyarakat justru ikut terdampak.
Ia pun meminta pemerintah mengevaluasi pembagian anggaran pusat dan daerah agar lebih adil serta sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.
“NKRI harus terlihat juga dari keadilan dalam anggaran,” tegasnya.
MBG Harus Tepat Sasaran dan Transparan
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga nggak luput dari sorotan. Mardani mengakui program ini punya tujuan baik untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat. Namun, niat baik saja belum cukup kalau pelaksanaannya belum dibarengi tata kelola yang kuat.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan perencanaan, penggunaan anggaran, dan pengawasan berjalan dengan baik. Masyarakat juga harus diberi ruang untuk menyampaikan kritik dan masukan agar berbagai kekurangan bisa segera dibenahi.
Intinya, program sebesar MBG perlu dikelola secara transparan dan akuntabel. Dengan begitu, anggaran bisa digunakan secara bertanggung jawab dan manfaatnya benar-benar sampai kepada kelompok yang membutuhkan.
Mardani menegaskan, mendukung program pemerintah bukan berarti semua kebijakan harus diterima mentah-mentah. Justru, evaluasi diperlukan supaya program strategis nggak cuma ramai di atas kertas, tetapi juga memberikan hasil nyata.
Pada akhirnya, pesan Mardani cukup jelas: pemerintah perlu memastikan harga pangan tetap terjangkau, anggaran daerah dibagi secara adil, dan program sosial dikelola dengan benar. Sebab, ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar banyaknya program yang dijalankan, melainkan seberapa besar dampaknya buat kehidupan rakyat.
