Manusiasenayan.id – Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Mataram turun ke jalan dan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (22/10/2026). Mereka datang membawa tuntutan tegas: pemerintah harus mengevaluasi kebijakan dan program prioritas selama dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam aksi tersebut, Ketua BEM Universitas Mataram (Unram), Mavi Adiek Garlosa, menyoroti dua program andalan pemerintah, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menurutnya, kedua program ini jangan cuma kelihatan keren di atas kertas, tetapi juga harus punya dampak nyata buat masyarakat.
Mavi menilai, anggaran jumbo yang digelontorkan pemerintah nggak otomatis menjamin program berjalan sukses. Jangan sampai dana sampai ratusan triliun rupiah habis terserap, tetapi manfaatnya justru belum terasa maksimal oleh rakyat.
“Dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum evaluasi. Kami ingin memastikan program-program pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat. Jangan sampai anggaran besar yang digelontorkan tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat,” tegas Mavi dalam orasinya.
Nggak cuma soal hasil, mahasiswa juga menyoroti pentingnya transparansi anggaran dan pelaksanaan program. Mereka ingin pemerintah terbuka soal penggunaan dana, proses pelaksanaan, hingga dampak yang benar-benar dirasakan masyarakat di lapangan.
Buat mahasiswa, kritik dari masyarakat seharusnya nggak dianggap sebagai gangguan. Justru, kritik bisa menjadi bahan evaluasi supaya kebijakan pemerintah makin tepat sasaran dan nggak melenceng dari kebutuhan rakyat.
Isu daerah juga ikut masuk dalam daftar sorotan. Mavi menyebut pemerataan infrastruktur dan akses pendidikan inklusif masih menjadi PR besar yang perlu segera dibenahi di NTB.
Menurutnya, pembangunan jangan cuma berpusat di wilayah tertentu. Masyarakat di daerah yang masih tertinggal juga berhak menikmati fasilitas yang layak dan mendapatkan akses pendidikan tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun keterbatasan lainnya.
“Persoalan di daerah juga tidak boleh diabaikan. Pembangunan infrastruktur harus dirasakan secara merata dan akses pendidikan harus terbuka bagi semua kalangan,” ujarnya.
Mavi pun mengingatkan agar aspirasi yang disampaikan mahasiswa nggak berhenti sebagai formalitas belaka. Pemerintah pusat maupun daerah harus menunjukkan aksi nyata, bukan sekadar menerima tuntutan lalu melupakannya begitu saja.
Merespons aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD NTB Muzihir menyatakan pihaknya akan meneruskan tuntutan mahasiswa terkait kebijakan nasional kepada pemerintah pusat. Namun, sebelum itu, DPRD akan membahas aspirasi tersebut dalam rapat untuk menjadikannya bahan evaluasi program yang sedang berjalan.
“Kami akan sampaikan ke pusat. Namun, kami juga merasakan apa yang mahasiswa rasakan. Jadi tuntutan mahasiswa semua kita akan sampaikan tapi kita akan rapatkan dulu di DPRD agar menjadi bahan evaluasi terhadap program-program yang sedang berjalan,” kata politikus PPP tersebut.
Sementara itu, tuntutan yang berkaitan dengan persoalan daerah akan diteruskan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal agar ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.
Sekarang, bola ada di tangan pemerintah. Mahasiswa sudah bersuara, tuntutan sudah disampaikan. Tinggal dibuktikan, apakah aspirasi tersebut bakal berujung pada perubahan nyata atau cuma berakhir sebagai catatan di meja pejabat?
